Pansus Relokasi PKL Malioboro Resmi Dibentuk, Tugas Pertama Jadi Mediator Pemkot dan PKL

"Harus ada kejelasan, kemudian kami bukannya tidak percaya pemkot pada waktu pemindahan parkir dari sisi timur ke Abu Bakar Ali masih menyisakan persoalan. Kemudian muncul pedagang baru di sisi timur, nah kalau ditanya tidak tahu. Persoalan jadi timbul apakah nanti setelah relokasi muncul lagi," katanya.

DPRD Kota Yogyakarta menilai kebijakan tidak harus dipaksakan jika memang belum siap. Mengingat, Malioboro merupakan lokasi yang cukup kompleks dan dibutuhkan cara pandang yang objektif oleh seluruh pihak.

"Kepastian mendapatkan tempat sebagai gantungan hidup menurut kami itu lebih berharga dari sebuah kebijakan yang sembrono," katanya.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan dirinya akan melihatbterlebih dahulu lokasi yang digunakan relokasi.

"Kita sudah siap kok, diundur tiga tahun ya sama saja. Mau diundur besok juga relokasi, yang terpenting kan keramaiannya. Tanggung jawab saya adalah membuat ramai," lanjutnya.

Baca juga: PKL Malioboro Tagih Janji Wali Kota Yogyakarta untuk Tak Gusur Mereka

Haryadi menambahkan bahwa yang dilakukan di kawasan Malioboro adalah bentuk penataan bukan penggusuran.

"Jadi memang kita itu melakukan oenataan bukan penggusuran," katanya.

Dirinya juga mendukung para PKL yang mendesak dewan untuk membuat Panitia khusus (pansus). Sehingga, akuntabilitas lebih jelas.

"Itu lebih bagus, Saya mendukung adanya pansus, dengan begitu lebih akuntabilitas," katanya.

Disinggung soal waktu relokasi, Haryadi belum mau menyampaikan lebih detail. Menurutnya masih ada waktu untuk mengumumkan relokasi. Dirinya juga akan melihat dulu dua tempat relokasi.

"Saya belum bilang mulai relokasi kapan, saya lihat dulu lokasi penataannya. Apakah di eks gedung bioskop indra sudah layak, atau di shelter gedung pariwisata sudah layak," kata dia.