PKL Malioboro Mengadu ke DPRD Yogyakarta, Menuntut Pembentukan Pansus Relokasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro mengadu ke Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Mereka mengadu karena telah mendapatkan informasi bahwa relokasi dilakukan pada 1 Februari 2022.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra menyampaikan, dirinya mendapatkan informasi bahwa pada 22 Januari mendatang, akan dilakukan wilujengan atau syukuran di dua lokasi yakni di, eks Gedung Bioskop Indra dan gedung eks dinas pariwisata.

"Tanggal 22 sampai 31 kami diminta konsolidasi kepada anggota persiapan relokasi, yang pelaksanaannya tanggal 1 sampai 7 Februari. Boyongan sudah pindah dari tempat lama ke tempat baru," katanya di ruang rapat 1 DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Direlokasi Januari, Sejumlah PKL Malioboro Mengadu ke LBH Yogyakarta

Ia menambahkan jika sampai dengan tanggal 8 Februari ada PKL yang belum mengikuti relokasi maka akan dilakukan tindakan tegas dari petugas gabungan.

"Tanggal 8 apabila ada PKL berjualan ditindak tegas oleh petugas gabungan," imbuhnya.

Kedatangannya mengadukan terkait rencana relokasi ini. Selain itu, pihaknya mendesak DPRD Kota Yogyakarta untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal relokasi PKL Malioboro.

"Kedua kami mendesak DPRD Kota Yogyakarta membentuk pansus berkenaan dengan relokasi," katanya.

Wawan menambahkan selain mendesak pembentukan Pansus, PKL juga meminta kejelasan lokasi yang digunakan untuk para PKL. Karena, selama ini PKL belum pernah diajak meninjau tempat relokasi yang berada di Eks Gedung Dinas Pariwisata dan eks gedung bioskop Indra.

"Sampai hari ini, kami belum menerima informasi yang jelas posisi kami di mana tepatnya di tempat relokasi yang baru," katanya.

Baca juga: Pekerjaan Molor, Kontraktor Malioboro Tegal Didenda Rp 8,8 Juta Per Hari

"Belum tahu besaran (luas) pastinya berapa. Belum pernah secara terbuka disampaikan. Apalagi diajak bersama meninjau tempat tersebut," imbuh dia.

Menurutnya, informasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota Yogyakarta hanya sepotong-sepotong.

Karena informasi yang didapat tidak utuh para PKL menyimpulkan luas lapak dagangan tidak memadai, dan tidak menyediakan tempat untuk pengunjung makan di tempat.

"Bahkan, karakter kami berdagang tidak diakomodasi. Seperti lesehan, yang di tempat yang baru, tidak menyediakan pengunjung untuk menikmati makanan sembari duduk lesehan," katanya.

Baca juga: 1.700 PKL Malioboro Akan Direlokasi ke Dua Tempat Ini Mulai Januari 2022

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudhiyatmoko menyampaikan pihaknya siap untuk membentuk pansus. Pansus tersebut berfungsi untuk menjembatani antara pemerintah dan PKL Malioboro.

"Dinamika sekarang keresahan semakin memuncak, menuntut pembentukan pansus. Sejak awal Januari DPRD Kota Yogyakarta sudah mencanangkan pansus. Siang nanti kita resmikan, sebelum bapak ibu rawuh (datang) menuntut ini sudah ada," katanya.

Danang memerintahkan kepada para anggotanya dan ketua pansus saat sudah terbentuk nantinya, agar menjadi mediator kumunikasi antara PKL dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Bila memungkinkan, saya akan mendorong ketemu dengan Gubernur. Artinya biar dialognya juga bisa lebih luas. Karena semua ini ada sangkut pautnya," katanya.