Direlokasi Januari, Sejumlah PKL Malioboro Mengadu ke LBH Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Mereka mengadu terkait dengan rencana relokasi PKL Malioboro oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Salah satu PKL Malioboro yang mengadu ke LBH Supriyati menyampaikan, dirinya dan beberapa rekannya mengadu karena rencana relokasi PKL Malioboro dinilai mendadak dan terkesan tidak transparan.

"Kami sebenarnya tidak menolak, tetapi menerima dan meminta transparansi. Kami juga meminta untuk ditunda terlebih dahulu," kata Supriyati, saat ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: PKL Malioboro Gelar Doa Akhir Tahun Bersama, Minta Rencana Relokasi Ditunda

Alasan untuk menunda adalah para PKL Malioboro ini baru saja terdampak pandemi Covid-19.

Hampir selama dua tahun ini para PKL tidak berjualan dan mendapatkan kabar relokasi secara mendadak.

"Kami tidak siap secara finansial hampir dua tahun tidak berjualan, lalu pada November disosialisasikan Januari harus pindah. Ini berat bagi kami, terlalu mendadak dan tidak ada transparansi," ujar dia.

Supriyanti menuturkan, tidak transparannya pemerintah adalah terkait dengan di mana tempat PKL.

Ia menilai, lokasi relokasi tepatnya di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY bukan tempat permanen, melainkan hanya semacam shelter.

"Tidak ada transparansi dari pemerintah seperti apa tempatnya di mana. Itukan seperti shelter belum ada yang permanen. Saya yang di utara selatan Garuda, belum mulai sekarang," kata dia.

Dia berharap, pemerintah melakukan relokasi sesuai dengan yang disosialisasikan kepada para PKL. Yakni, berupa gedung permanen dan spesifik.

"Kami hanya tahu dari media masa (relokasi bulan Januari), tidak ada transparansi dari pemerintah," ucap dia.

Dengan relokasi ini, dia bersama kawan-kawan lainnya harus kembali berjuang dari nol untuk mendapatkan pelanggan lagi.