Hendak Curi Poin Aplikasi Power Pertamina Punya Pemilik Bengkel, Sopir Taksi Online Ditangkap

KULON PROGO, KOMPAS.com – Seorang pemuda mengakses aplikasi Power - Pertamina secara ilegal di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemuda berinisial AB (25) asal Bantul itu berniat mengambil poin dalam aplikasi milik akun lain, yang kemudian bisa ditukar dengan uang.

Baca juga: 10 Tahun Curi Ikan di Natuna, 2 Kapal Vietnam Ditangkap

“Dia mengakses secara ilegal aplikasi Power Pertamina,” kata Komisaris Polisi, Martinus Griavinto Sakti, Waka Polres Kulon Progo, Selasa (2/7/2024).

AB seorang sopir taksi online. Kepada polisi, AB mengaku mendapatkan ID bengkel dan barcode untuk mengakses aplikasi outlet atau bengkel yang bekerja sama dengan Pertamina ini. Ia mendapatkannya dari seorang konsumen taksi.

Berbekal ID dan barcode itu, AB mencoba mengakses aplikasi Power milik bengkel terdekat di Padukuhan Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari. Pemilik bengkel adalah HRS (55).

AB mendatangi HRS pada 21 Juni 2024 pukul 18.00 WIB. Dia berpura-pura sebagai petugas aplikasi power dari Pertamina Pusat dan meminta HRS membuka blokir power miliknya.

Ketika HRS memeriksa aplikasi, ia terkejut karena ada dua akun di sana, yakni Andii dan Abeeyy dengan nomor telepon berbeda.

HRS terkejut karena akun tak dikenal itu mencoba mengambil 51.000 poin dalam aplikasi. Bila diuangkan, ribuan poin itu bisa ditukar uang senilai Rp 10.000.000.

AB menjanjikan poin bisa ditukar uang bila blokir dibuka. HRS menolak karena curiga.

AB datang lagi pada 26 Juni 2024 dan menyampaikan maksud yang sama.

HRS menduga dirinya korban penipuan. Ia lantas membawa AB ke kantor polisi dan langsung melaporkannya ke Polres.

Polisi memeriksa semuanya, menyelidik, menyidik, hingga akhirnya langsung menetapkan AB tersangka dan melakukan penangkapan.

“Polisi menyita Oppo Seri A38 hitam dan debit card BCA,” kata Martinus.

Martinus mengungkapkan, perbuatan AB mengakses secara ilegal ini pantas dijerat dengan Pasal 46 ayat 1 junto Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto Pasal 30 ayat 1 UU RI Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 46 menyebutkan, setiap orang yang memenuhi unsur 31 ayat 1 akan dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda terbanyak Rp 600 juta.