Kasus Mafia Tanah Kas Desa di Sleman, Terpidana Robinson Dipailitkan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menyampaikan perkembangan terkait dengan gugatan pailit dalam perkara penyalahgunaan tanah kas desa di DI Yogyakarta (DIY).

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta merupakan kuasa hukum dari para korban mafia tanah kas desa.

Direktur LKBH UP 45 Yogyakarta, Philip Josep Leatemia mengatakan, pihaknya terus menjalankan tugas seperti yang diminta oleh para korban kasus tanah kas desa.

Baca juga: Kasus Mafia Tanah Kas Desa, Mantan Kepala Dispertaru DIY Divonis 4 Tahun Penjara

Tim LKBH UP 45 Yogtakarta berhasil mempailitkan terdakwa Robinson Saalino dan salah satu perusahaannya.

"Kami bersyukur atas kerja keras tim kami, dapat berhasil mempailitkan. Pertama adalah Robinson dan yang kedua salah satu perusahaan dia," ujar Direktur LKBH UP 45 Yogyakarta, Philip Josep Leatemia, Kamis (13/06/2024).

Permohonan pailit tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan pailit tersebut tertuang dalam Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang tertanggal 22 Maret 2024.

"Olehkarena sudah dinyatakan pailit dan sudah inkrah, maka secara hukum itu sudah dapat dipertanggungjawabkan dan nanti kurator akan mulai bekerja aset mana yang akan disita dan dapat dibagikan kepada mereka sebagai korban," tegasnya.

Pelaksana Lapangan LKBH UP 45 Yogyakarta Ana Riana menjelaskan awalnya membuka posko pengaduan pada pertengahan tahun 2023.

"Ada 200 orang datang ke LKBH UP 45 untuk mengadukan (kasus tanah kas desa). Kemudian ada 110 yang terdata, dan kerugian sekitar Rp 30 miliar dan ada 14 orang yang melanjutkan ke proses litigasi sebagai perwakilan dari seluruh korban," tuturnya.

Dari situ, tim LKBH UP 45 melakukan investigasi, mencari fakta serta bukti-bukti. Kemudian LKBH UP 45 memutuskan untuk mengajukan pailit di Pengadilan Niaga Semarang.

"Yang kita pailitkan itu adalah Robinson Saalino peroranganya, yang kedua adalah badan hukumnya, karena Robinson Saalino ini memiliki beberapa badan hukum," tuturnya

"Nah di beberapa PT tersebut, kita kumpulkan bukti-bukti dan segala macam, kemudian kita putuskan untuk mempailitkan Robinson Saalino dan PT Gunung Samudera Tirtomas," imbuhnya.

Ana Riana mengungkapkan, pada 22 Maret 2024 putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Dengan adanya putusan tersebut, pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator," ucapnya.

Setelah ada keputusan kepailitan dari pengadilan, tugas kurator adalah mengumpulkan aset-aset. Kemudian, dengan adanya putusan pailit tersebut membuka peluang baru bagi seluruh korban yang ada di DI Yogyakarta.