Angka Kemiskinan di DIY Tinggi, Ketua DPRD: Jauh Membaik

KOMPAS.com - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juni 2024, tingkat kemiskinan di DIY mencapai 10,83 persen atau 445.550 orang.

Berdasarkan data tersebut, secara umum persentase penduduk miskin di DIY turun 0,21 persen dibandingkan Maret 2023, dan 0,66 poin persen dibandingkan September 2022.

Tanggapan Pemprov DIY

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta, salah satunya dengan memberi bantuan biaya hidup bagi 8.000 orang lansia melalui Jaring Sosial Lansia (JSLU).

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya juga fokus dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Selatan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di DIY.

Baca juga: Soal Pencalonan Kaesang di Pilkada Jateng, DPD PSI Kota Semarang: Teman-teman DPP Juga Belum Tau

"Dengan fokus pada pengembangan wilayah selatan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di DIY," kata Beny, dikutip dari TribunJogja.com.

Jauh membaik?

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan, meski masih tinggi, namun keparahan kemiskinan di DIY kini jauh membaik.

Dia memprediksi, angka kemiskinan di DIY akan turun secara signifikan pada satu atau dua tahun mendatang.

"Saya prihatin terkait data itu. DIY itu langkah penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total, tapi kita mesti melihat angka kedalaman dan keparahan kemiskinanya," ujar Huda.

"Angka ini memang muncul terus, tapi kalau kita melihat kedalaman dan keparahanya, DIY itu jauh membaik," sambungnya.

Baca juga: Warpat Puncak Bogor Segera Dibongkar, Pemilik Diberi Peringatan Bongkar Mandiri

Dia pun menekankan pentingnya koordinasi antar OPD dalam penanganan kemiskinan di DIY. Huda juga menyarankan peningkatan volume BLT, bantuan makanan sehat untuk warga miskin, dan memberdayakan UMKM.

"Sesuai data BPS itu kan kemiskinan yang dimaksud karena kurang kalori, jadi ya berikanlah mereka makan sehat. Program BLT untuk masyarakat miskin dalam satu atau dua tahun juga menjadi prioritas menurut saya," ucap Huda.

PSN tidak berdampak

Menurut Huda, tingginya angka kemiskinan di DIY juga membuktikan bahwa proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak berdampak bagi warga.

Padahal seharusnya, dia menilai, pembangunan bisa berhubungan dengan penurunan kemiskinan.

Baca juga: Andra Soni Mengaku Siap Penuhi Permintaan Prabowo Subianto

“Misalnya itu, tol, kita hanya ngerti 'oh ada tol' tetapi kita tidak tahu itu yang kerja dari mana, ambil materialnya dari mana, kita tidak tahu. Tidak tahu berapa persen masyarakat di DIY yang bekerja,” papar Huda.

"Coba sekarang kita lihat bandara, bandara dibangun di Kulon Progo tetapi apa yang terjadi di Kulon Prog? Masih paling miskin kan?" pungkasnya.