Angka Kemiskinan DIY Tertinggi di Jawa, DPRD Kritik PSN Tak Berdampak Signifikan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan Profil Kemiskinan DIY Maret 2024, hasilnya kemiskinan di DIY saat ini berada di angka 10,83 persen. Angka ini masih menjadi nomor satu tertinggi di Jawa.

Masih tingginya angka kemiskinan di DIY ini mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD DIY yakni Huda Tri Yudiana.

Menurut Huda, tingginya angka kemiskinan di DIY karena banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak memberikan dampak signifikan.

Baca juga: Pemprov DKI Gelontorkan Rp 18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan di Jakarta

Menurut Huda pembangunan infrastruktur seharusnya bisa direlasikan atau berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan.

Dia mencontohkan, pembangunan Bandara YIA dan jalan tol yang tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan.

“Misalnya itu tol, kita hanya ngerti 'oh ada tol'. Tetapi kita enggak ngerti itu yang kerja dari mana, ambil materialnya dari mana, kita gak ngerti. Masyarakat di DIY yang bekerja berapa persen enggak ngerti,” ucapnya.

“Sekarang yang terjadi, pembangunan tol yang muncul malah pertambangan ilegal yang mencuat. Coba sekarang kita lihat bandara, bandara dibangun di Kulon Progo tetapi apa yang terjadi di Kulon Progo masih paling miskin kan,” imbuh Huda.

Untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Huda adalah dengan cara sinkronisasi PSN dan penduduk sekitar sehingga masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan PSN di daerah-daerah.

Selain itu juga bantuan terhadap UMKM lebih besar karena kebanyakan masyarakat miskin berkecimpung di UMKM.

Bantuan terhadap UMKM tidak hanya soal bantuan modal saja tetapi lebih ke pembinaan dan pemasaran.

“UMKM mesti mendapatkan porsi yang lebih besar lagi, karena kebanyakan masyarakat kurang mampu ada pada sektor itu. Bukan perihal penggelontoran anggaran tapi lebih ke pembinaan dan pemasaran,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan, Pemerintah DIY telah mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan.

"Upayanya salah satunya kita sudah memberikan dukungan biaya hidup bagi warga lansia melalui JSLU menyasar 8.000 warga, kemudian program wilayah selatan itu juga konkret sampai ke pemberdayaan masyarakat kalurahan," jelas dia.

“Program wilayah selatan itu kan karena terjadi ketimpangan pembangunan, makanya fokus ke sana,” ujar dia.

Salah satu poin penting dalam visi-misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 adalah pembangunan perekonomian bagian selatan DIY.

Hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

Baca juga: Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Ditemui usai Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 di Gedung DPRD DIY, Halim mengatakan, pihaknya menyambut baik dan sangat bersyukur bahwa visi-misi Gubernur DIY periode 2022-2027 mengarahkan pembangunan di selatan DIY. Dalam hal ini, Kabupaten Bantul masuk di dalam wilayah selatan DIY.

“Dengan Bantul ada di dalamnya (wilayah selatan) dan dengan mengusung among tani gagang layar, DIY menghadap ke selatan, berarti prioritas kepada sektor kelautan, perikanan, dan pertanian itu akan lebih ditekankan. Karenanya Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat Bantul menyambut baik hal ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Halim juga mengajak semua pihak untuk mendukung program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk lima tahun mendatang. Ia berharap, mudah-mudahan program yang akan dijalankan ini mampu membawa DIY maupun Kabupaten Bantul menjadi daerah yang makmur, sejahtera dan mampu menekan angka kemiskinan.