Puluhan Lurah di Kulon Progo Bingung Isi LHKPN

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno menjelaskan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu Desa Antikorupsi. 

"Berdasarkan analisis yang kami lakukan, Kulon Progo memenuhi kriteria untuk dilakukan observasi sebagai calon percontohan," kata Rino.

Baca juga: Dampak Kasus Korupsi, Lebih dari 100 Karyawan Smelter Timah Dirumahkan

Untuk itu, KPK mendalami 6 komponen penilaian dengan belasan indikator. Keenam komponen itu adalah  tata kelola pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lalu peningkatan upaya kerja anti korupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.

Rino mengharapkan, pemerintah daerah bisa memenuhi penilaian itu untuk layak menyandang sebagai Percontohan Kabupaten Antikorupsi.