KPK Sita Sejumlah Dokumen Perizinan Semasa Haryadi Menjabat Wali Kota Yogyakarta

Sumber berkas terbanyak, menurutnya, diambil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kota Yogyakarta.

"Yang banyak dari perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kota Yogyakarta)," tambah Sumadi.

Baca juga: Jogja Corruption Watch Desak KPK Usut Kasus Lain Selain Kasus Suap Mantan Wali Kota Yogyakarta

Setelah penggeledahan di Balai Kota Yogyakarta, segel KPK yang ada di ruangan Wali Kota Yogyakarta sudah dibuka dan rumah dinas wali kota yang dulunya digunakan oleh tersangka suap apartemen Royal Kedhaton Haryadi Suyuti sudah dibuka.

"Sudah (dibuka). Saya belum lihat katanya tadi malam sudah dilepas segelnya, artinya kalau sudah itu sudah clear, sudah enggak ada. Karena sebetulnya di ruangan saya sudah enggak ada apa-apa," jelas Sumadi.

Berita sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di Balai Kota Yogyakarta.

Terakhir para penyidik KPK ini kembali melakukan penggeledahan di ruang kerja mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang terjerat kasus suap apartemen Royal Kedhaton.

Anggota KPK kurang lebih berjumlah 9 orang ini keluar dari ruang kerja mantan Wali Kota Yogyakarta dengan menyeret 2 koper, satu koper berwarna hitam berukuran besar dan satu koper berwarna hijau berukuran besar.

Pada sore hari para anggota KPK ini juga menggeledah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan membawa satu koper berwarna silver berukuran sedang.

Koper diletakkan di bagasi mobil berjenis mini bus berwarna hitam. Total kendaraan roda 4 yang digunakan oleh anggota KPK ini sebanyak 4 mobil.

Baca juga: KPK Geledah 3 Tempat di Balai Kota Yogyakarta, Pj Wali Kota: Kami Siap Kooperatif

Dalam penggeledahan ini KPK didampingi oleh beberapa pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto.