KPK Sita Sejumlah Dokumen Perizinan Semasa Haryadi Menjabat Wali Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengungkapkan, sejumlah berkas perizinan diambil oleh para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di Balai Kota Yogyakarta pada Selasa (8/6/2022) kemarin.

Sumadi mengatakan, dirinya dudah mendapatkan laporan dari rekannya di Balai Kota Yogyakarta yang mendampingi KPK dalam melakukan penggeledahan.

"Saya tadi malam baru pulang dari Jakarta, dan belum sempat ke kantor karena sudah malam. Tetapi, dilapori oleh teman-teman ada berkas-berkas yang memang diambil rekan-rekan KPK," ujar Sumadi ditemui di Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: JCW Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Sumadi menambahkan berkas-berkas tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu.

Namun, dirinya belum mengetahui berkas apa saja yang diambil oleh KPK.

"Saya belum tahu detailnya. Tapi yang berkaitan dengan proses-proses yang kemarin di apartemen dan beberapa perizinan," katanya.

Sumadi menyampaikan kemungkinan besar dokumen atau berkas yang dibawa oleh KPK merupakan rangkaian berkas perizinan yang dikeluarkan sebelum OTT KPK beberapa waktu lalu.

"Mungkin juga (IMB), termasuk perizinan-perizinan yang diterbitkan sebelum kejadian yang kemarin tetapi masih di bawah kewenangan beliau (Haryadi Suyuti)," ujar dia.

Sumadi tidak menutup kemungkinan berkas yang dibawa oleh KPK merupakan berkas perizinan apartemen atau hotel lain di Kota Yogyakarta yang diajukan selama Haryadi menjabat.

"Kelihatannya itu tapi banyak ada beberapa tapi saya belum lihat satu persatu.

Sumber berkas terbanyak, menurutnya, diambil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kota Yogyakarta.

"Yang banyak dari perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kota Yogyakarta)," tambah Sumadi.

Baca juga: Jogja Corruption Watch Desak KPK Usut Kasus Lain Selain Kasus Suap Mantan Wali Kota Yogyakarta

Setelah penggeledahan di Balai Kota Yogyakarta, segel KPK yang ada di ruangan Wali Kota Yogyakarta sudah dibuka dan rumah dinas wali kota yang dulunya digunakan oleh tersangka suap apartemen Royal Kedhaton Haryadi Suyuti sudah dibuka.

"Sudah (dibuka). Saya belum lihat katanya tadi malam sudah dilepas segelnya, artinya kalau sudah itu sudah clear, sudah enggak ada. Karena sebetulnya di ruangan saya sudah enggak ada apa-apa," jelas Sumadi.

Berita sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di Balai Kota Yogyakarta.

Terakhir para penyidik KPK ini kembali melakukan penggeledahan di ruang kerja mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang terjerat kasus suap apartemen Royal Kedhaton.

Anggota KPK kurang lebih berjumlah 9 orang ini keluar dari ruang kerja mantan Wali Kota Yogyakarta dengan menyeret 2 koper, satu koper berwarna hitam berukuran besar dan satu koper berwarna hijau berukuran besar.

Pada sore hari para anggota KPK ini juga menggeledah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan membawa satu koper berwarna silver berukuran sedang.

Koper diletakkan di bagasi mobil berjenis mini bus berwarna hitam. Total kendaraan roda 4 yang digunakan oleh anggota KPK ini sebanyak 4 mobil.

Baca juga: KPK Geledah 3 Tempat di Balai Kota Yogyakarta, Pj Wali Kota: Kami Siap Kooperatif

Dalam penggeledahan ini KPK didampingi oleh beberapa pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto.

Saat dikonfirmasi Nindyo enggan berkomentar banyak.

"Ngapunten, ngapunten (maaf) sama Pak Penjabat (Pj) saja," katanya singkat, Rabu (7/6/2022) petang.

Sebelumnya, penggeledahan di Balai Kota Yogyakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut.

Pada Rabu (7/6/2022) para penyidik KPK menggeledah ruangan Wali Kota Yogyakarta yang sebelumnya digunakan oleh eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Setelah menggeledah ruang wali kota, para penyidik lanjut menggeledah di ruang kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Yogyakarta.

Penggeledahan tak berhenti di situ, penyidik KPK kembali melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Namun, belum diketahui ruang mana pada dinas ini yang digeledah oleh para penyidik KPK.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menyampaikan dirinya tidak mengetahui adanya giat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Balai Kota Yogyakarta, karena dia sedang menghadiri rapat kerja (raker) di Jakarta.

"Saya belum tahu di sana (Balai Kota Yogyakarta) digeledah. Saya kan baru landing dari Jakarta ada undangan raker di Jakarta jadi saya belum dapat laporan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (7/6/2022).

Sumadi memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tetap kooperatif saat KPK melakukan penggeledahan.

"Iya siap, kita siap kooperatif," ujar dia.