Tidak Berlakukan KLB Antraks dan Sanksi Brandu, Bupati Gunungkidul Pilih Edukasi Warga

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, Sunaryanta mengaku tidak akan memberlakukan KLB antraks dan tidak berlakukan sanksi brandu. Pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberandu ternak sakit ataupun mati.

"KLB sementara belum ya kita masih memantau di lapangan saya rasa sudah kondusif. Nanti lihat ke depan itu saja," kata Sunaryanta ditemui di kantor Pemkab Gunungkidul, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Sosiolog UGM soal Memotong dan Membagikan Daging Sapi Terpapar Antraks di Gunungkidul

Dikatakannya, pihaknya tidak memberlakukan KLB karena dikhawatirkan berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Karena dampak KLB itukan nanti luar biasa, entah ekonomi dan sebagainya sementara ini tidak akan kita putuskan, melihat kondisi di lapangan. Kita pantau terus kok ini," kata dia.

Sunaryanta mengatakan, pemda sudah melakukan edukasi, informasi, dan komunikasi kepada masyarakat terkait antraks dan bahaya mengkonsumsi ternak sakit atau mati.

"Masyarakat juga tau risikonya makan yang seperti itu risikonya seperti kemarin," kata Sunaryanta.

"Kalau hidup gak apa-apa, kalau yang sehat tidak apa-apa, kalau yang tidak sehat janganlah. Apalagi sudah dinyatakan antraks janganlah," kata dia.

Ke depan pihaknya meminta dinas terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membrandu ternak mati. Termasuk informasi wacana penindakan pidana, Sunaryanta mengaku mengedepankan edukasi.

"Gimana masyarakat mau ditindak? Nanti diberikan edukasi," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, terkait KLB tergantung cara pandang. Kalau dari sisi medis kalau ada yang meninggal seharusnya sudah KLB, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan.

"Intinya kami bawahan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten, kami menyampaikan hal ini," kata Dewi.

Baca juga: Cegah Tradisi Brandu, Pemkab Gunungkidul Usulkan Adanya Kompensasi Pembelian Ternak Antraks