Merasa Jadi Korban, Pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro Siap Bertemu Sultan HB X

Adi mengungkapkan, sewa per tahun untuk kios atau toko di kawasan Jalan Perwakilan ini memiliki rentang harga dan waktu yang berbeda-beda.

Ada yang menyewa 3 bulan sekali bahkan ada yang menyewa dalam tenggat waktu tahunan.

"Berbeda-beda juga karena setiap kios itu yang punya beda, setiap kios kekancingannya satu. Jadi berbeda-beda orang. Ada yang Rp 70 juta, ada yang sampai Rp 120 juta per tahun ada yang Rp 200 juta," katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan Pemkot Yogyakarta tidak mengurusi soal sewa menyewa antara pedagang dengan yang mengaku memiliki Kekancingan.

"Niku ndeke keraton kok nyewa karo wong ki piye (Itu punya Keraton kok nyewa sama orang itu bagaimana). Itu urusannya pedagang dengan yang sewa," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak mengerti urusan sewa menyewa.

"Kita enggak ngerti urusannya itu, yang jelas itu kita ingin mengamankan tanah itu untuk kepentingan di Jogja Planning Gallery (JPG)," jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pedagang di area Jalan Perwakilan merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta.

"Yang penting itu tanah keraton. Bangunan bukan milik Pemda kuncinya di Keraton. Kuncinya di Keraton yang diperpanjang hanya yang sebelah barat. Tapi mereka nggak punya izin semua. Nggak tau dia pada bayar sama siapa kalau sewa. Yang buka mbiyen piye wong buktine ning Mangkubumi (yang buka dulu bagaimana buktinya kunci ada di Mangkubumi)," jelas Sultan.

Sultan menegaskan bahwa para pedagang tidak memiliki surat ekancingan dari Keraton Yogyakarta, dia mempertanyakan kepada siapa para pedagang jika menyewa.

"Nggak ada kekancingan. Makanya kalau dia bayar, bayar pada siapa," ucapnya.

Sultan menegaskan, pedagang yang ada di Jalan Perwakilan merupakan pedagang ilegal karena tidak megantongi izin dari pemerintah daerah, sehingga tidak mungkin para pedagang memiliki surat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta.

"Yo enggak nggak mungkin pemda saja kan tidak mengeluarkan izin berarti ilegal itu miliknya orang. Dia paham enggak kalau itu ilegal. Saya kan diam saja, dari sebelum Covid-19 kan saya diam," beber Sultan.