Kasus Joki Vaksin Covid-19 di Semarang Terbongkar, Terungkap gara-gara Foto KTP, Ini Ceritanya

KOMPAS.com - Kasus joki vaksin di Semarang, Jawa Tengah, terbongkar saat petugas Puskesmas Manyaran curiga dengan foto wajah di kartu tanda penduduk (KTP) yang dibawa pelaku, DS. 

Dilansir dari KompasTV, foto di KTP berbeda denan wajah terduga pelaku DS, yang mengaku sebagai penerima vaksinasi. 

"Dari keterangan saksi yakni pegawai puskesmas ditemukan seseorang dengan membawa identitas atas nama CL. Jadi DS ketika datang membawa dentitas atas nama CL," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar di Mapolrestabes Semarang, Rabu (5/1/2022).

Setelah itu, menurut Irwan, petugas puskesmas segera melapor ke polisi.

Baca juga: Aniaya Adik Kelas, 10 Siswa SMK di Semarang Ditangkap, Ternyata Ini Gara-garanya

DS yang merupakan ibu rumah tangga pun segera digelandang ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan.

Di hadapan polisi, DS mengaku diiming-imingi upah Rp 500.000 untuk menjadi joki vaksin.

"Memang ada upah yang diterima oleh DS atas kejadian ini yakni uang Rp 500.000. Namun, karena ditemukan perbedaan itu vaksin (joki) tidak terjadi," ungkap Irwan.

Baca juga: Joki Vaksin Covid-19 di Semarang Ditangkap, Dibayar Rp 500.000

Kronologi

SHUTTERSTOCK/OASISAMUEL Ilustrasi vaksin dosis pertama dan kedua Covid-19 buatan Moderna.

Menurut Irwan, kasus tersebut berawal saat CL mengaku tak bisa mendapat vaksinasi karena hendak keluar kota.

Lalu, pada 3 Januari 2022, CL mendaftar vaksin di Puskesmas Manyaran, Semarang Barat.

Saat itu CL berasumsi dirinya sudah kebal karena sebelumnya pernah terpapar Covid-19 sehingga tidak perlu lagi divaksin.

Kemudian, CL bercerita kepada tetangganya IO untuk dimintai tolong mencarikan joki vaksin.

Lalu, IO memperkenalkan DS kepada CL karena bersedia menjadi joki vaksin.

Setelah kasus itu terbongkar, polisi mengamankan CL, IO dan DS.

Baca juga: Kronologi Terbongkarnya Joki Vaksin Covid-19 di Semarang, Berawal Kecurigaan Petugas

Irwan menjelaskan, kejadian percobaan dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.