Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mbah Tupon, Kasus Mafia Tanah di Yogyakarta, dan Proses Hukumnya

Kompas.com, 28 April 2025, 19:49 WIB

Wisang Seto Pangaribowo,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Wisang Seto Pangaribowo

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

baner tanda tangan warga dan pengumuman tanah dalam sengeketa di halaman rumah Mbah Tupon, Sabtu (26/4/2025)(KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO)

Mbah Tupon saat ditemui di rumahnya setelah cari pakan ternak, Sabtu (26/4/2025)

Triono menuduh TRY, Notaris Anhar Rusli, dan IF sebagai bagian dari sindikat mafia tanah.

"Sindikat semua, makanya saya dan Pak Bibit ikut ke Polda," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama warga sekitar pernah menemui Anhar Rusli untuk mempertanyakan proses pengalihan nama tersebut.

"Saya temui (Anhar Rusli), kok bisa kamu mengalihkan nama. Mbah Tupon tidak kenal IF, kok kamu bisa ada kata jual beli, itu tanda tangan di mana, menerima uangnya kapan, itu kan butuh pembuktian. Dia (Anhar) gak bisa jawab," tuturnya.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian, dan Mbah Tupon berharap keadilan segera ditegakkan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Halaman:

Show All

Lihat Regional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis

Yogyakarta

12/12/2025, 18:13 WIB

Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru

Yogyakarta

12/12/2025, 18:07 WIB

Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik

Yogyakarta

12/12/2025, 16:17 WIB

Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai

Yogyakarta

12/12/2025, 15:20 WIB

Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!

Yogyakarta

12/12/2025, 13:24 WIB

Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang

Yogyakarta

12/12/2025, 11:38 WIB

Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya

Yogyakarta

11/12/2025, 22:09 WIB

Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi

Yogyakarta

11/12/2025, 18:27 WIB

UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas

Yogyakarta

11/12/2025, 18:04 WIB

Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet

Yogyakarta

11/12/2025, 16:16 WIB

Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan

Yogyakarta

11/12/2025, 15:50 WIB

Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti

Yogyakarta

11/12/2025, 15:30 WIB

Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!

Yogyakarta

11/12/2025, 14:11 WIB

Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat

Yogyakarta

11/12/2025, 13:15 WIB

Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman

Yogyakarta

11/12/2025, 12:22 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Mualem Larang Pengambilan Kayu Banjir Bandang di Aceh, Ada Apa?

554.000 Hektar Sawah Jadi Permukiman dan Kawasan Industri, Nusron: Kasihan Pak Presiden

Warga Takengon Aceh Mulai Kehabisan Beras: Kami Tak Tahu Cari ke Mana

Kadis ESDM Kalteng Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tambang Zirkon, Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

Siap-siap! Ini Kriteria Siswa Jabar yang Bakal Masuk Barak Militer Selama 6 Bulan

Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana di Bank Purworejo, Pemilik Puriland Ditangkap

Cekcok Berakhir Bentrok, Warga Bawa Parang ke Puskesmas

Kasus Perusakan Mobil Wabup Bima, Polisi Mulai Periksa Mahasiswa

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com