Analisis Sosiolog UGM soal Permasalahan Miras di Yogyakarta

Legalkan, tapi penjualannya terpusat

Dengan terpusatnya jual beli minuman beralkohol atau miras imbuhnya, akan sangat membantu pemerintah mengawasi industri tersebut. Termasuk untuk mengimplementasi regulasi yang sudah berlaku. 

"Sarannya saya kira justru legalkan, tapi penjualannya terpusat. Kalau begitu nanti kita bisa tahu siapa penjualnya, siapa yang beli, perputaran uangnya ke mana. Itu jelas," ucapnya.  

Soal instruksi gubernur, menurutnya belum mengatur pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi miras secara khusus. Hal ini menyebabkan regulasi yang berlaku justru sulit diimplementasikan.  

Baca juga: Ramai soal Perpres Miras, Ini Penjelasan Mengapa Alkohol Memabukkan

Menurutnya, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh dua pihak.

Pertama, elemen masyarakat perlu dilibatkan secara ad hoc, khususnya mereka yang memiliki keahlian mengenali jenis-jenis miras yang beredar. Sebab banyak ditemukan kasus miras diracik sendiri oleh oknum-oknum tertentu dan diperjualbelikan secara bebas.

Elemen masyarakat tentu akan lebih mengenal dan mengetahui distribusi dari produk miras tersebut.  

Kedua, harus ada lembaga yang mampu mengawasi secara terus menerus dan berlapis. Mulai dari jenis produk, sampai perputaran ekonominya. 

"Perlu diawasi dari segi produknya juga. Kalau kita bicara anggur (atau miras) itu kan  bermacam-macam kadar alkoholnya. Banyak pakar dan elemen perhotelan itu saya kira lebih tahu. Mereka juga perlu dilibatkan," pungkasnya.

Baca juga: 10 Risiko Konsumsi Miras bagi Kesehatan