Sebanyak 38 orang relawan direkrut untuk bekerja menyosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati 2024. Relawan bekerja tidak dibayar, tapi hanya menerima uang mobilitas.
"Kami tidak menyediakan honor, tapi para relawan nantinya akan menerima uang transport,” kata Aris.
Nuryanta, salah seorang relawan, mengaku tertantang untuk menuntaskan tugasnya. Ia kebagian menyosialisasikan Pilkada pada komunitas difabel di Kapanewon Lendah dan Galur. Ada sekitar 500 pemilih dari kelompok disabilitas di daerah itu.
Nuryanta mengakui, difabel kelompok yang terpinggirkan. Menurutnya, Salah satu hambatan bagi disabilitas adalah minim dukungan keluarga dan kerabat.
Banyak di antara mereka disembunyikan, bahkan tidak punya KTP hingga usia tua.
Baca juga: Relawan Kotak Kosong Muncul, Tantang Paslon Tunggal Pilkada Dharmasraya
"Di Lendah banyak, disembunyikan orangtua. Bahkan tidak punya KTP sampai usia tua juga banyak," kata Nuryana.
Nuryanta mengaku sudah memiliki cara yang menarik sosialisasi, tidak hanya soal kapan dan bagaimana seorang difabel bisa ikut hajatan besar ini, tetapi juga mengetahui visi misi singkat masing-masing kandidat dan janji mereka terhadap kaum difabel.
"Berdasar visi misi mereka (masing-masing kandidat), mereka begini-begini. Sempat disampaikan," kata Nuryanta.
Sementara itu, larangan terbesar bagi relawan adalah memberi janji dan menjadi bagian partisan pada pasangan calon kepala daerah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang