KPU Kulon Progo Rekrut Relawan untuk Genjot Partisipasi Warga Disabilitas pada Pilkada

KPU menargetkan lebih dari 88 persen kepesertaan masyarakat dalam kelompok disabilitas ini di Pilkada nanti. 

Target itu jauh melewati partisipasi warga disabilitas pada Pemilihan legislatif lalu, yang hanya 40 persen.

“Minimal sama dengan capaian kita di Pileg kemarin,” kata Aris Nurkhasanah, anggota KPU Kulon Progo, Senin (14/10/2024).

KPU merekrut relawan relawan spesial, yang dinamai Relawan Demokrasi, sebagai salah satu strategi menggenjot partisipasi.

Dilabeli spesial karena relawan bakal menjangkau beberapa kelompok masyarakat terjauh dan selama ini tidak tersentuh.

Mereka bertugas menyosialisasi hajatan Pilkada 2024 dan mengajak masyarakat disabilitas untuk bersedia mencoblos.

"Kami menduplikasi, menggunakan lagi, relawan demokrasi ini untuk meningkat partisipasi masyarakat," kata Aris.

Menurut Aris, sejumlah alasan capaian yang rendah di masa lalu karena aliran informasi yang tidak sampai, ketidaktahuan warga disabilitas, minim akses, hingga soal fasiltas di TPS.

“Sosialisasi seringnya sampai pada ketua tapi jarang sampai pada bawah," katanya.

KPU pun merekrut satu orang difabel sebagai relawan untuk setiap daerah pemilihan. Kemampuannya diyakini mampu menjangkau komunitasnya dan tidak perlu adaptasi lagi. 

“Artinya, kami butuh orang yang mengerti betul kebutuhan basis tersebut," katanya.

Usaha meningkatkan partisipasi di kalangan kaum difabel merupakan salah satu dari usaha KPU menjangkau kelompok masyarakat.

KPU Kulon Progo menetapkan  delapan basis masyarakat yang perlu dijangkau, yakni pemula, anak muda, marginal, perempuan, keagamaan, netizen, komunitas dan disabilitas. 

Sebanyak 38 orang relawan direkrut untuk bekerja menyosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati 2024. Relawan bekerja tidak dibayar, tapi hanya menerima uang mobilitas.

"Kami tidak menyediakan honor, tapi para relawan nantinya akan menerima uang transport,” kata Aris.

Kendala kelompok difabel

Nuryanta, salah seorang relawan, mengaku tertantang untuk menuntaskan tugasnya. Ia kebagian menyosialisasikan Pilkada pada komunitas difabel di Kapanewon Lendah dan Galur. Ada sekitar 500 pemilih dari kelompok disabilitas di daerah itu.

Nuryanta mengakui, difabel kelompok yang terpinggirkan. Menurutnya, Salah satu hambatan bagi disabilitas adalah minim dukungan keluarga dan kerabat.

Banyak di antara mereka disembunyikan, bahkan tidak punya KTP hingga usia tua. 

"Di Lendah banyak, disembunyikan orangtua. Bahkan tidak punya KTP sampai usia tua juga banyak," kata Nuryana.

Nuryanta mengaku sudah memiliki  cara yang menarik sosialisasi, tidak hanya soal kapan dan bagaimana seorang difabel bisa ikut hajatan besar ini, tetapi juga mengetahui visi misi singkat masing-masing kandidat dan janji mereka terhadap kaum difabel. 

"Berdasar visi misi mereka (masing-masing kandidat), mereka begini-begini. Sempat disampaikan," kata Nuryanta. 

Sementara itu, larangan terbesar bagi relawan adalah memberi janji dan menjadi bagian partisan pada pasangan calon kepala daerah.