Pemerintah Berencana Batasi BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Ini Kata Pakar Ekonomi UGM

KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menanggapi rencana itu, pakar ekonomi energi sekaligus Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pembatasan BBM bersubsidi agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Saya tidak tahu yang dimaksud Luhut (Binsar Panjaitan) pembatasan itu apa? Apakah pengurangan kuota? Kalau pengurangan kuota pasti akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU,” kata Fahmy, Jumat (12/7/2024), dikutip dari TribunJogja.com.

“Tetapi kalau pembatasan tadi agar subsidi itu tepat sasaran, itu yang harus dilakukan, namun mekanisme yang digunakan harus dapat diterapkan," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme pembatasan yang pernah dicoba, seperti penggunaan aplikasi My Pertamina dan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

Baca juga: Jemput Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Boyolali, BPBD Surabaya Kirim 6 Ambulans

"Harus ada satu instrumen atau mekanisme yang tepat dan diterapkan di SPBU tanpa merepotkan petugas SPBU," ujar Fahmy.

Dia menilai, pemerintah perlu tegas soal jenis kendaraan yang dapat membeli BBM bersubsidi.

"Tegaskan saja bahwa yang berhak membeli BBM subsidi itu, yang pertama sepeda motor, kemudian yang kedua adalah kendaraan angkutan barang atau angkutan kota, misalnya truk atau angkot,” ucap Fahmy.

“Selain kategori itu, tidak boleh (isi BBM subsidi),” tegasnya.

Alasan pemerintah batasi BBM bersubsidi

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Baca juga: Kronologi Rumah Wartawan di Deli Serdang Dilempar Bom Molotov Usai Korban Beritakan Kasus Judi

Adapun BBM yang disubsidi adalah Pertalite dan Solar, sedangkan Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite termasuk dalam BBM nonsubsidi.

Kebijakan ini, jelasnya, bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kami berharap 17 Agustus ini sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa dikurangi," ungkap Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mengembangkan bioetanol untuk menggantikan bensin atau bahan bakar berbasis fosil.

"Kami kan sekarang berencana mendorong bioetanol segera masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa cepat dikurangi," tutur Luhut.

Baca juga: Solar Langka, Antrean Truk di SPBU Makassar Bikin Macet