TPA Ilegal Ditemukan di Bantul, Sampahnya Diduga dari Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Warga Pundong, Kabupaten Bantul diresahkan dengan adanya tempat pembuangan sampah ilegal. Kondisi ini pun viral di media sosial (medsos). 

Panewu Pundong, Vita Yuliatun membenarkan adanya tempat pembuangan sampah ilegal tersebut. Pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi pada Selasa (2/7/2024) sore.

Namun karena kondisi sudah gelap dan jauh dari pemukiman, Vita pun meninggalkan lokasi. Malam itu juga ternyata ada pertemuan dengan tokoh masyarakat di rumah Dukuh Ganjuran, Bambanglipuro, terkait permasalahan itu.

Baca juga: Kepergok Curi Buah Sawit, Bapak dan Anak Tikam Satpam Perkebunan di Sergai

"(pembuangan sampah) sudah sejak TPA Piyungan tutup, tapi dulu masih berskala kecil sehingga warga tidak terdampak, dan dibiarkan saja. Kemarin yang empat truk ke situ setelah saya klarifikasi truk itu milik DLH Kota," kata Vita saat dihubungi wartawan melalui telepon Rabu (3/7/2024).

Vita menceritakan setelah dilakukan proses dan penelusuran dari konsultan, pengelola, hingga pemilik tanah akhirnya diketahui ada kompensasi kepada pengelola, dan belum ada izin.

Sampah itu biasanya dibakar tengah malam, hingga dini hari.

"Ternyata izinnya tidak ada dan prosedur pembakaran tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Karena itu saya bilang mulai sekarang berhenti dan sejak Selasa malam berhenti," kata dia.

Dia menyayangkan pembuangan sampah di wilayah tersebut karena sudah mencemari lingkungan pertanian. Sampah yang dibakar tidak habis, dan banyak yang ditimbun.

"Banyak sampah yang ditimbun, jadi tanah di sekitar situ sudah tercemar," kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, hingga saat ini tidak ada izin yang masuk terkait pembuangan dan pembakaran sampah di Ganjuran, Pundong.

Selain itu, dia mengatakan, pengiriman sampah harus sesuai peruntukannya dan tidak mengganggu lingkungan. Jika tidak, maka tak diperbolehkan aturan.

"Kami juga tidak tahu. Nanti Kapanewon yang menindaklanjuti, kita akan monitor," kata Bambang.