Soal Dugaan Pengelembungan Suara PSI, Bawaslu DIY: Sudah Dikoreksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta (DIY) telah melakukan penelusuran terkait dugaan pengelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dari hasil penelusuran itu, data yang tidak sesuai atau menggelembung sudah dilakukan koreksi.

"Kita sudah minta untuk ada penelusuran karena isu penggelembungan itu dasarnya Sirekap ya. Sirekap ini memang ada banyak data anomali yang oleh KPU kemudian sudah dibersihkan ya," ujar Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, saat ditemui usai pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi DI Yogyakarta, di Bollrom The Alana, Kabupaten Sleman, Senin (4/03/2024).

Baca juga: Ada Dugaan Kejanggalan Suara PSI, KPU DIY: Tidak Ada Penggelembungan Suara

Najib menyampaikan, dari hasil pengecekan, beberapa data yang dianggap pengelembungan sudah dilakukan koreksi.

Langkah koreksi ini ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Setelah kita cek di lapangan beberapa data yang dianggap penggelembungan itu sudah dikoreksi ketika rekap di level kecamatan. Jadi, rekap yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan adalah rekap yang manual. Karena bisa dikroscek, bisa kemudian dikoreksi kalau ada kesalahan," ujar dia.

Diungkapkan Najib, Sirekap bukan untuk mengetahui hasil resmi. Tetapi, alat bantu untuk menunjukan kira-kira proporsi perolehan suara.

"Hanya masalahnya Sirekap ini ada banyak problem terkait dengan pembacaan, itu kan foto yang kemudian dibaca sebagai angka ya, sehingga banyak yang tidak presisi sebenarnya. Itulah pentingnya rekap manual, yang kemudian akan mengoreksi Sirekap yang salah-salah itu di level kecamatan," urai dia.

Secara prinsip, lanjut Najib, Bawaslu akan mengawal kemurnian suara. Tidak boleh ada suara yang bergeser meskipun hanya satu suara.

"Siapa pun, berapa pun yang dia peroleh itu harus benar dihitung secara cermat dan benar. Tidak ada permakluman terkait pergeseran suara baik antar calon dalam satu parpol atau bahkan antar parpol, antar calon dalam parpol yang berbeda. Prinsip kita punya kepentingan untuk mengawal kemurnian suara rakyat," ujar dia.

Najib menegaskan, dalam konteks rekapitulasi secara berjenjang maka bisa dijaga soal integritas.