Merasa Tak Diajak Bicara soal Rencana Relokasi, PKL Maliboro Laporkan Pemda DIY ke Ombudsman

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban dan Koperasi Tri Dharma melaporkan Pemerintah DIY ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY.

Paguyuban Tri Dharma melaporkan Pemerintah DIY atas dugaan pelanggaran maladministrasi terkait rencana relokasi Teras Malioboro 2.

Ketua Paguyuban dan Koperasi Tri Dharma, Arif Usman mengatakan ada rencana relokasi jilid 2 untuk Teras Malioboro 2. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan menyebutkan jika setiap detail engineering design (DED) sudah mengajak bicara pedagang.

Baca juga: PKL Surabaya Blokir Jalan, Bermula dari Penertiban

Namun, pedagang di Teras Malioboro 2 sampai dengan saat ini tidak pernah diajak bicara terkait rencana relokasi tahap 2.

"Katanya kemarin Ngarso Dalem dalam hal ini Sultan sebagai gubernur kan menyatakan bahwa setiap DED kita sudah diajak bicara," ujarnya di kantor Ombudsman DIY, Senin (18/12/2023).

Sehingga pihaknya menduga ada pelanggaran maladmistrasi dari pihak pemerintah daerah tentang aturan DED.

"Jadi untuk itu mungkin ada maladministrasi dari pihak provinsi tentang aturan DED itu, yang seharusnya ada pembicaraan dengan pedagang," ungkapnya.

Sekretaris Paguyuban Tri Dharma, Shinta Septiani menyoroti tentang menurunya pandapatan pedagang di Teras Malioboro 2. Setelah dipindahkan dari selasar ke Teras Malioboro 2, para pedagang mengaku sepi pembeli. Terutama pedagang yang lapaknya berada di paling belakang.

Bahkan menurut Shinta, lapak pedagang yang posisinya di belakang sudah banyak yang kosong karena kehabisan modal akibat sepi pembeli.

"Bukan menurun lagi, tapi anjlok, terjun bebas turunya 90 persen. Bahkan ada yang sampai dua minggu sama sekali daganganya tidak laku," ucap Shinta Septiani.

Diungkapkan Shinta musim liburan dengan banyaknya pengunjung di Malioboro tidak berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. Sebab lapak pedagang di Teras Malioboro tidak ditata secara strategis.

"Pedagang itu sudah ditatanya tidak strategis, dalam artian depan sudah dua muka, depan jualanya sudah lengkap. Tanpa harus masuk panas-panasan mereka (pembeli) sudah dapat yang dicari," urainya.

Menurut Shinta ada 923 pedagang yang berada di Teras Malioboro 2. Dari jumlah itu sebagian besar mengeluhkan daganganya sepi pembeli.

"Dari 923 mungkin bisa dibilang 70 persen mengeluhkan kalau omset mereka terjun, atau turun drastis," tandasnya.

Baca juga: Tanggapi Keluhan PKL di Teras Malioboro 2, Sultan HB X: Maunya Pedagang Untung Terus

Paguyuban Tri Dharma berharap agar Pemerintah DIY melakukan peninjauan ulang atas rencana relokasi dengan melibatkan PKL Teras Malioboro 2 secara aktif dan menyeluruh.

Selain itu, Pemerintah DIY diharapkan menyusun kebijakan yang partisipatif dan transparan sehingga mampu mengangkat perekonomian para PKL Teras Malioboro 2.

"Mewakili teman-teman pedagang, daripada kami dipindah direlokasi di tempat yang tidak menjamin kesejahteraan kami, silakan pindah kami di selasar dengan konsep baru dari pemerintah. Dan kami menuntut kesejahteraan, itu yang kami tuntut," tegasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman DIY, Budhi Masturi mengatakan, akan melihat kelengkapan syarat formil materiil laporan.

"Kalau memenuhi formil materiilnya baru kita lakukan langkah-langkah pemeriksaan laporanya," ungkapnya.

Budhi Masturi menuturkan akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah DIY untuk memberikan penjelasan.

"Termasuk juga kita akan tawarkan, kalau kita fasilitasi untuk berdialog melalui proses mediasi Ombudsman kira-kira Pemerintah DIY berkenan nggak. Tadi kalau pedagang kan mau, kalau Pemerintah DIY mau itu bagus sekali akan lebih tuntas penyelesaianya," pungkasnya.