Editor
Pasalnya, dia menilai, ada diskrimasi politik terhadap jabatannya, berbeda dengan bupati atau wali kota yang bisa menjadi pengurus bahkan ketua partai politik.
"Sebetulnya dalam deklarasi itu ada pesan yang saya sampaikan, sampai dengan saat ini masih ada diskriminasi politik terhadap profesi kami (perangkat desa)," tutur SW.
"Katakanlah bupati atau wali kota ini bisa menjadi pengurus partai, bahkan bisa menjadi ketua partai, sedangkan perangkat desa untuk nyaleg saja harus mengundurkan diri. Jadi diskriminasi itu sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan," tambahnya.
Karena itu, SW menyatakan, dia tidak akan mundur dari jabatannya selama masih ada diskriminasi tersebut.
"Saya menjadi Ketua Tani Merdeka ini kan, sekali lagi, seperti yang disampaikan ketua umum, ini kan organisasi sosial, sikap dari organisasi sosial kami berpihak kepada pembina utama kami, Pak Prabowo," papar SW.
Baca juga: 30 Warga Jateng Terpapar Covid-19, Terbanyak Kota Semarang 18 Kasus
Dia pun mengungkapkan, tidak ada unsur paksaan kepada anggota Tani Merdeka untuk mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran.
"Teman-teman sepakat semua, tidak ada paksaan, tidak ada unsur apa pun," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang