Prabowo Subianto Beberkan Strategi Cegah "Main Mata" dalam Penegakan Hukum di Indonesia

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Prabowo Subianto membeberkan strateginya untuk mencegah adanya "main mata" dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto setelah mendapatkan pertanyaan dari salah satu yang hadir di acara "Sarapan Bareng 1.000 Guru Ngaji Se-DIY", yang digelar Hotel Prima SR Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Pertanyaan yang diajukan kepada bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju ini adalah terkait hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Serta sejumlah kasus yang dinilai mendapat korting hukuman.

Baca juga: Isu Prabowo Tampar Wamentan, Andre Rosiade: Itu Hoaks

"Masalah hukum, ini masalah kita semua. Jadi saya melihat, kembali lagi ke akar masalah kita. Akar masalah kita adalah bawah kita harus mulai dari sistemnya," ujar Prabowo, Rabu (20/9/2023).

Prabowo menyampaikan, mungkin yang menyebabkan hukum bisa dibeli karena hakim-hakim imanya kurang kuat. Selain itu juga mungkin karena penghasilannya kurang baik.

"Karena itu kalau kita mau sepeti negara-negara lain, hakim-hakim ini harus digaji dengan baik supaya dia tidak bisa dibeli. Nah ini kuncinya," tegasnya.

Diungkapkan Prabowo, mudah bagi seorang capres atau pemimpin yang berdiri di atas podium kemudian mengobral janji demi untuk kepentingan elektoral semata. Namun dirinya tidak mau seperti itu yang hanya mengobral janji.

Ketua Umum Gerindra itu menjelaskan telah menghitung terkait menaikkan gaji para hakim. "Saya berhitung, kita hitung mampu atau tidak kita menaikkan gaji, sumbernya dari mana? Bagaimana caranya? Kita hitung," tegasnya.

Prabowo pun optimistis dari penghitungan yang telah dilakukannya dapat memperbaiki gaji para hakim.

"Untuk itu saya katakan, saya sangat optimistis, saya sangat yakin, karena kita sudah hitung. Kita bisa memperbaiki nanti, gaji-gaji hakim harus kita bikin supaya dia tidak akan bisa dibeli oleh siapapun," tandasnya.

Namun demikian, Prabowo menegaskan ketika gaji sudah diperbaiki dan hidupnya dijamin, tetapi masih bisa "dibeli" maka harus dihukum seberat-beratnya.

"Dan kalau sudah dibagusin, diperbaiki, hidupnya dijamin, kualitas hidupnya baik dan dia masih bisa dibeli, dia harus dihukum seberat-beratnya," pungkasnya.

Baca juga: Sapa Ribuan Guru Mengaji di DIY, Prabowo Janjikan Susu Bayi Gratis dan Kenaikan Gaji bagi 5 Profesi