Tanggapi soal Presiden Boneka, Ganjar Beberkan Capaian Karir Politiknya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswi soal anggapan sebagai presiden boneka. Hal ini disampaikan dalam dialog "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Grha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM) Selasa (19/09/2023).

"Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya," kata Ganjar.

Menurutnya, independensi seorang presiden bisa dinilai dari cara mengambil keputusan.  

"Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil. Seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah proksi dari negara lain? Atau kah dari kelompok?" tuturnya. 

Baca juga: Ganjar Tanggapi Peluang Mahfud MD Jadi Pendampingnya Saat Pemilu 2024

Ganjar kembali menegaskan bahwa presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi dan punya independensi penuh.  

"Kalau kemudian satu per satu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi, dia punya independensi penuh," tuturnya. 

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menanggapi soal citra PDI-P yang sering jadi bahan ejekan netizen. 

"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik," kata dia.

Ganjar mengaku sudah menjadi anggota partai sejak menjadi mahasiswa. Saat itu dirinya menjadi bahan nyinyiran. 

"Semua orang nyinyir. Saat demo di Bunderan, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, berdiskusi ke teman-teman, kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan," kata dia.

"Saya masuk partai dan saya diledek," lanjutnya.

Kemudian dirinya menjadi anggota DPR dan diminta memimpin beberapa pansus. Dia mengaku menjadi salah satu yang menginisiasi 30 persen keterwakilan perempuan.

"Saya diminta menyusun Undang-Undang Kewarganegaraan. Saya menjadi Ketua Pansus UU Parpol," kata dia.

"Saat itu ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30 persen perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya, saya putuskan. Manfaat," ungkapnya. 

Baca juga: Ganjar Beri Nilai 7,5 untuk Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Lebih Baik dari Anies

Sebagai alumni UGM, Ganjar mengaku tak pernah lupa hubungan keraton, kampus dan kampung. Hal ini lah yang membuat dirinya menyetujui UU Keistimewaan. 

"Peran Sri Sultan HB IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju UU Keistimewaan. Sepuluh menit saya putuskan. Ketua Panjanya, namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, UU Keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus," kata dia.

Saat menjadi gubenur, Ganjar mengaku mengutamakan pemerintahan yang antikorupsi. Selain itu memastikan APBD bisa membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Saya anggota PDI Perjuangan. Dan hari ini anda boleh menilai saya, apakah saya bisa berpihak pada wong cilik, Si Marhein itu," pungkasnya.