Mahfud MD Wacanakan Bentuk Tim Reformasi Hukum untuk Atasi Mafia Tanah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebut segera bentuk tim reformasi hukum, pasca maraknya mafia tanah. Salah satunya adalah penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Ya nanti itu masih dalam diskusi. Kita sedang membentuk tim reformasi hukum karena masalahnya tidak sederhana di setiap daerah punya, ada spesifikasi persoalan sendiri," ujar Mahfud, di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/5/2023).

Mahfud menyebut di tingkat nasional banyak mafia tanah yang bermain, dia mencontohkan tanah negara tiba-tiba hilang, tanah milik orang tiba-tiba beralih.

Baca juga: Wamendagri Gugat RSPI, Mahfud: Ya Enggak Apa-apa

"Kalau di seluruh tingkat nasional ini yang banyak kan mafia, mafia tanah. Tanah negara tiba-tiba hilang tanah orang tidak dijual tiba-tiba beralih," imbuh dia.

Bahkan Mahfud menyebut terdapat berbagai unsur yang terlibat misalnya BPN, camat, lurah, hingga calo-calo yang dilibatkan oleh mafia tanah.

"Main di situ di BPN, camat, lurah, lalu mafianya kemudian calo-calo perkara, banyak itu yang sedang kita tangani sekarang," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Pertanahan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) temukan 13 Tanah Kas Desa (TKD) yang penggunaannya tak sesuai dengan izin yang diterbitkan gubernur.

"Dari 616 yang dicermati yang sesuai izin 605, yang tidak sesuai izin sebanyak 13. Tak sesuai itu misalnya izin awal digunakan bengkel tetapi digunakan untuk ruko," kata Kepala Dispertaru DIY, Krido Suprayitno, Senin (15/8/2023).

13 TKD penggunaan tak sesuai izin ini diketahui dari hasil pengawasan yang dilakukan Dispertaru dari 2019 hingga triwulan pertama 2023, dengan menyasar 80 kalurahan.

Baca juga: Dispertaru DIY Sebut 13 Tanah Kas Desa Digunakan Tak Sesuai Izin

Menurut dia, selain TKD yang tak sesuai izin peruntukkannya, juga ditemukan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk perumahan. Hal ini menyalahi aturan Pergub Nomor 34 tahun 2017, yang tidak memperbolehkan TKD untuk hunian.

Namun, dia belum bisa merinci jumlah TKD yang digunakan untuk perumahan sampai sekarang, lantaran pendataan diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan hingga saat ini, proses verifikasi izin pemanfaatan masih berlangsung.

"Sejak 2020 sampai sekarang 80 kalurahan, kami mencermati ada 616 izin gubernur (dikeluarkan)," katanya.

Terkait dengan adanya izin yang bermasalah, Dispertaru DIY telah mengirimkan surat teguran kepada pemerintah kalurahan dan pengguna TKD.

Baca juga: Terungkap, Ada Tanah Kas Desa di DI Yogyakarta yang Jadi Lapangan Futsal dan Restoran

"Kita kasih teguran pertama, kedua, kalau penggunaan TKD tidak berizin kami berharap langsung dirobohkan secara mandiri," ucap dia.

Lanjut Krido, hasil verifikasi yang dilakukan terhadap pemanfaatan TKD di DIY nantinya akan diajukan kepada Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menentukan langkah ke depan.

"Akan kita ajukan ke bapak gubernur. Menjadi pertimbangan ketika banyak sekali pemanfaatan TKD sudah ada bangunannya tapi belum berizin baik di sektor swasta dan pemerintah itu jadi bagian dari verifikasi," pungkasnya.