Permukiman Murah Pakai Tanah Sultan Masih Sekadar Wacana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemukiman murah bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru sebatas wacana Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Wacana ini disampaikan Sultan saat menanggapi harga tanah dan rumah di DIY sudah semakin tak terjangkau.

"Belum (realisasi), sekali terlontar butuh persiapan," ucap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Wiyos Santoso, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Rumah di Yogyakarta Mahal, Sultan Wacanakan Permukiman Murah Pakai Tanah Sultan Ground

Wiyos menambahkan, untuk menggunakan tanah Sultan Ground (SG) sebagai permukiman murah bagi masyarakat DIY masih dibutuhkan kajian lebih dalam.

Ia mencontohkan, kajian yang dibutuhkan seperti jumlah lahan SG yang dibutuhkan untuk pemukiman murah warga, sehingga dibutuhkan inventaris lahan SG yang kosong untuk digunakan perumahan murah.

"Sekarang lahannya harus inventaris SG di sini juga sudah banyak yang dipakai, luasan SG kosong kan biasanya digunakan sesuatu. DI Jogja mana yang kosong, minimal ada yang garap," ujar dia.

Ia menambahkan, jika lahan SG digunakan untuk pertanian dan dialihfungsikan sebagai perumahan murah, maka Pemerintah DI Yogyakarta harus ganti rugi.

"Kalau ada yang garap untuk pertanian kita harus ganti rugi," ucapnya.

Menurut dia, saat ini Gubernur DIY lebih fokus untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan tanah SG. Langkah ini ditempuh karena DIY sering mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat karena angka kemiskinan ekstrem masih tinggi.

Baca juga: Sultan Ungkap Penyebab Harga Tanah di DIY Mahal: Orang Jakarta kalau Beli Tanah Tidak Menawar

"Tanah kas desa untuk pengentasan kemiskinan. Kalau untuk perumahan murah, untuk masyarakat belum pernah mendengar," ucap dia.

Lanjut Wiyos, Pemerintah DIY menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang bisa mencapai 0 persen.

"Lahan tanah kas desa Pemerintah DIY menyewakan mereka budidayakan kelompok-kelompok yang rentan miskin tadi. Kita harapkan desa tidak kehilangan pendapatan karena kita yang bayar sewa, dalam 3 tahun diharapkan mereka bisa mandiri," paparnya.

Sebelumnya, mahalnya tanah dan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi permasalahan sendiri bagi masyarakat DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, saat ini Pemerintah DIY sedang berpikir mencari solusi untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat DIY.

"Sedang kami upayakan apakah bisa, satu tempat yang misalnya satu kamar itu ditinggali bisa 3 orang. Kalau sebulan itu Rp 300.000 atau Rp 400.000 dibagi 3, apakah visibel," kata Sultan, Kamis (6/4/2023). Sultan menambahkan, untuk sewa kamar kos di DI Yogyakarta saat ini memiliki harga yang mahal.

Bahkan, menurut Sultan, dalam satu bulan untuk sewa kamar kos menghabiskan 40 persen dari gaji.

Baca juga: Sultan Minta Pengusaha DIY Tak Cicil Pembayaran THR