Pemprov DIY kepada Pedagang Jalan Perwakilan yang Ditipu Oknum Penyewa Lahan: Perkarakke Wae

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyarankan para pedagang di kawasan pertokoan untuk menempuh jalur hukum kepada oknum yang menyewakan lahan milik Keraton Yogyakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, bila para pedagang sudah menyewa kepada orang yang tidak memiliki hak, berarti para pedagang telah menjadi korban penipuan.

"Perkarakke wae (Perkarakan saja), teman-teman pedagang perkarakan saja kalau sudah menyewa kepada yang tidak berhak," ujar dia pada Selasa (10/1/2023).

Aji mengatakan, kawasan pertokoan di Jalan Perwakilan merupakan milik Keraton Yogyakarta baik itu bangunan dan juga tanahnya.

Baca juga: Sultan Segera Ratakan Kawasan Pertokoan Jalan Perwakilan dengan Buldozer

Nantinya, lokasi ini akan digunakan Pemerintah DIY untuk pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG).

"Bagian dari konsep kami, program kami pengembangan sumbu filosofis sehingga Pemda menindaklanjuti itu setelah ada pengosongan segera persiapkan pembongkaran," ujar dia.

Rencananya, pembongkaran akan dilakukan pada waktu dekat yakni antara satu minggu atau dua minggu ke depan.

Setelah dibongkar, nantinya kawasan ini akan digunakan sebagai taman yang merupakan bagian dari kawasan JPG.

"Setelah pembongkaran jadi taman bagian dari JPG," kata dia.

Sebelumnya, pedagang di kawasan Jalan Perwakilan Malioboro Kota Yogyakarta merasa menjadi korban setelah disegelnya kawasan pertokoan tersebut.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan Adi Kusuma menyampaikan, ia dan para pedagang lainnya merasa menjadi korban karena selama ini dirinya dan pedagang lain menyewa toko di Jalan Perwakilan.

Baca juga: Merasa Jadi Korban, Pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro Siap Bertemu Sultan HB X

Kekancingan atau surat izin dari Keraton memang sudah habis sejak 22 tahun lalu, tepatnya padatahun 2000.

Namun, selama 22 tahun itu tidak ada komunikasi lebih lanjut antara pihak Keraton Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, ataupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama tidak ada komunikasi tersebut, ia menyewa kepada pihak yang mengaku memiliki surat perpanjangan kekancingan di kawasan ini.

"Memang kekancingan di sini sudah habis tapi ada pihak kedua yang mengatas namakan kami masih mempunyai kekancingan yang khusus dan itu disewakan. Jadi baru terbongkar juga kemarin ini," kata Adi, saat ditemui di Jalan Perwakilan, Kamis (5/1/2023).