Usai Dikosongkan, Nasib Pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro Merana

KOMPAS.com - Nasib para pedagang Malioboro, khususnya di Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta, terkatung-katung.

Pasalnya, mulai Rabu (4/1/2023), lokasi tersebut harus dikosongkan dan tidak ada aktivitas perdagangan.

Hal itu membuat para pedagang syok dan kebingungan karena kehilangan mata pencaharian.

Baca juga: Kawasan Pertokoan Jalan Perwakilan Malioboro Disegel, Pedagang: Barang Kami Masih di Dalam

Tak hanya itu, Rukamto, salah satu pedagang, mengaku sudah terlanjur membayar sewa selama dua tahun sebesar Rp 70 juta.

"Apalagi baru perpanjang kemarin 2 tahun pas sebelum Covid. Lalu Covid harus tambah lagi setahun masa kontrak kami habis 2023 bulan Oktober.Sudah bayar sewa per kavling Rp 70 juta ke pihak yang punya toko," katanya kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Rukamto sendiri mengaku sudah berjualan di Jalan Perwakilan Malioboro itu sejak 1999.

Baca juga: Sultan Sebut Pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro Ilegal

Sosialisasi mepet

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Pagar dan sticker ditempel di toko yang berada di sisi barat Jalam Perwakilan, Rabu (4/12/2022)

Rukamto tak menampik bahwa sudah ada sosialisasi terkait pengosongan itu sebulan lalu.

Dirinya merasa tidak ada waktu untuk duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik bagi pihak pedagang dan Keraton Yogyakarta.

Para pedagang sebetulnya sudah pernah beraudiensi dengan DPRD Kota hingga Provinsi DIT. Namun tak ada hasil memuaskan.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Klaim Tawarkan Tempat Relokasi bagi Pedagang Jalan Perwakilan Malioboro, Pedagang Bantah

"Untuk menemukan solusi itu dari tata ruang kota itu belum ada solusi. Kalau mau dipindah ke mana SOP enggak jelas. Baru tadi menerbitkan SOP-nya dari pihak dengan Dintib (Satpol PP) dengan jajaran, tahu-tahu udah shock terapi," jelasnya.

Rukamto menjelaskan, status tanah tersebut merupakan milik Panitikismo atau pihak Keraton Yogyakarta. Pengosongan lahan ini adalah untuk menunjang dibangunnya Jogja Planning Gallery (JPG) pada tahun 2024 atau 2025 mendatang.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan.

Menurutnya, pengosongan lahan area Jalan Perwakilan paling lambat pada tanggal 3 Desember 2022.

"Surat edaran tadi pagi baru diberikan, tanggal 3 Desember 2022 ini harus sudah kosong," ujarnya saat dihubungi, Selasa (3/1/2023).