Polemik UKT di UGM dan Pentingnya Mengawal Kebijakan...

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Persoalan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Selain aksi demo di Unsoed, Purwokerto, Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengelar aksi di halaman Balairung, Kamis (2/5/2024).

Mereka menyoroti soal uang kuliah tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan mahasiswa. 

Baca juga: Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Koordinator Forum Advokasi UGM 2024 Rio Putra Dewanto, mengaku telah melakukan survei kepada mahasiswa terkait UKT tahun 2023.  

"Kita melakukan survei sekitar 722 mahasiswa UGM angkatan 2023," ujarnya, di sela-sela aksi, Kamis. 

Rio menyampaikan, dari hasil survei sebanyak 511 mahasiswa atau 70,7 persen, merasa keberatan dengan nominal UKT yang telah ditetapkan. Dari survei didapati ada 397 mahasiswa merasa kesulitan untuk membayar UKT 2023. 

Baca juga: Biaya Kuliah di Binus Tahun Ajaran 2023/2024

Baca juga: Kronologi Meninggalnya Mahasiswi UNY di Tengah Perjuangan Mahalnya UKT

Mahasiswa harus utang

Diungkapkan Rio, para mahasiswa yang kesulitan membayar tersebut harus mencari solusi dengan melakukan berbagai cara agar dapat melunasi kewajiban mereka tersebut. Para mahasiswa kemudian ada yang mendaftar program beasiswa hingga harus utang. 

Bahkan ada juga mahasiswa yang sampai menjual atau menggadaikan barang-barang berharga miliknya.

"Ada sekitar 52,1 persen mahasiswa angkatan 2023 itu mengajukan peninjauan kembali. Tapi itu pun masih dirasa kurang," tuturnya. 

Baca juga: Apa Itu UKT di Perguruan Tinggi? Berikut Ini Ketentuan dan Besarannya

Menurut Rio, di UGM memang sudah ada jalur-jalur resmi yang bisa digunakan untuk menurunkan nominal UKT. Namun memang Rio melihat masih ada sedikit permasalahan. Misalnya soal masih adanya kesimpangsiuran informasi. 

Sebab, di setiap fakultas terkadang mempunyai kebijakan masing-masing. Sehingga tidak ada semacam keseragaman SOP terkait menurunkan UKT.

Di sisi lain, juga soal keterlibatan mahasiswa dalam peninjauan kembali nominal UKT yang dirasa masih kurang. 

"UKT di UGM mengacu sistem indeks kemampuan ekonomi tapi dalam keberlangsungannya sendiri mahasiswa tidak tahu. Bahkan calon-calon mahasiswa yang nantinya menjadi mahasiswa baru juga tidak paham tiba-tiba langsung keluar di Simaster (nilai UKT-nya)," ungkapnya. 

Baca juga: Biaya Kuliah di Binus Tahun Ajaran 2022/2023

Mahasiswa harus ikut kawal kebijakan

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito mengatakan, setiap kebijakan terbuka atas kritik. Jika ada yang salah, harus dikoreksi. 

Menurut Arie, pelibatan mahasiswa diperlukan untuk memastikan agar policy itu tepat sasaran. 

"Misalnya, ada contoh KIP atau UKT ini kok besaranya tidak sesuai, kalau ditemukan mahasiswa yang kaya merasa miskin, itu harus segera diproses, dan harus segera diganti, harus ada tindakan, termasuk KIP," ucapnya saat menemui para mahasiswa. 

Arie pun mengajak mahasiswa agar mengawal policy agar tepat sasaran. Sehingga jangan sampai ada mahasiswa yang tidak kuliah karena kesulitan membayar. 

"Kuncinya adalah tidak ada mahasiswa yang kesulitan membayar kemudian tidak bisa kuliah, harus dibela," tandasnya.

Baca juga: Tolak Kenaikan UKT, Ratusan Mahasiswa Unsoed Geruduk Rektorat