Dana Keistimewaan Naik Jadi Rp 1,42 Triliun, Pemerintah DIY Alokasikan Rp 129,9 Miliar untuk Kalurahan

Dia menekankan agar pengawasan anggaran benar-benar berjalan dengan disiplin. Pemegang Mata Anggaran, Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan Inspektorat juga harus secara profesional harus memberi catatan kritis dalam bingkai sinergitas profesional.

“Khususnya untuk proyek-proyek pengadaan, jangan sekali-kali mencoba berkolusi. Jangan menutup mata dan telinga jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran. BKK Dais harus benar-benar jadi wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu, Lurah Kalurahan Wonokromo Machrus Hanafi mengatakan kalurahannya menerima BKK Dais untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Sate Klathak. Tahun 2023 ini menjadi kali kedua kalurahannya mendapatkan BKK. Sebelumnya kalurahannya mendapatkan BKK untuk Padat Karya Keistimewaan dan Penanda Keistimewaan Kalurahan.

Baca juga: 10 Tahun Keistimewaan, Pemda DIY Minta Kalurahan Aktif Ajukan Proposal untuk Akses Danais

Mahrus ingin agar aset WBTB sate Klatak ini menjadi satu program yang terintegrasi. Maka Kalurahan Wonokromo berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui Integrated Farming System. Dukungan BKK Dais memberikan angin segar untuk mengembangkan potensi ini dan mensejahterakan masyarakat.

Proses pengajuan untuk BKK ini menurutnya juga tidak sulit. Setelah mengenal dan mengkaji potensi desa dan membuat konsep, kemudian mengajukan proposal.  Mahrus mengaku sangat terbantu dengan bimbingan Paniradya Keistimewaan DIY yang memberikan respons dan bimbingan dengan sangat baik.

“Melalui BKK, Danais lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Kami harapkan betul-betul bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang ada,” tutup Mahrus.