Dana Keistimewaan Naik Jadi Rp 1,42 Triliun, Pemerintah DIY Alokasikan Rp 129,9 Miliar untuk Kalurahan

Paniradya Pati DIY Arif Eko Nugroho mengatakan dari Rp 1,42 triliun tersebut, sebanyak Rp 129,9 miliar dialokasikan untuk bantuan keuangan khusus (BKK) kalurahan. Setiap kalurahan akan mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda tergantung pada potensi dan konsistensi dalam mengembangkan programnya. 

Alokasi terendah BKK kalurahan dari danais sebesar Rp 50 juta. Sementara yang terbesar mencapai Rp 3,97 miliar.

Adapun rincian alokasi BKK danais yakni  Rp 7,98 M untuk kalurahan Balai Budaya, Rp 3,5 M untuk 6 Kalurahan Maritim, Rp 24,5 M untuk 25 Kalurahan Mandiri Budaya, dan Rp 4,3M untuk 9 Kalurahan Budaya.

Kemudian Rp 8,5 M untuk 11 Kalurahan Wisata, Rp 2,25M untuk 9 Kalurahan Preneur, Rp 3,75 M untuk 5 Kalurahan Mandiri Pangan, Rp 1 M untuk Kalurahan Arsitektur,dan  Rp 1 M untuk 1 Kalurahan WBT. 

Lalu Rp 19,95 M untuk 112 Kalurahan Padat Karya, Rp 1 M untuk 2 Kawasan Terpadu, Rp 63 juta untuk 1 Papan Nama Keistimewaan, Rp 1,42 M untuk 9 Kalurahan Penerapan Administrasi Tanah Desa, dan Rp16,2 M untuk 144  Balai Padukuhan. 

Selanjutnya Rp 2,05 M untuk 41 Omah Jaga Warga, Rp 18,75 M untuk 66 kalurahan RTLH Arsitektur Gaya Yogyakarta Kalurahan, Rp 1 M untuk 2 Demplot Jogja Hijau, Rp 6 M untuk 3 Kalurahan Pengelola Sampah, Rp 1,5 M untuk 5 BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta Perkotaan.

Aris menambahkan, guna menguatkan kesadaran informasi dan pemahaman nilai-nilai keistimewaan, maka dirancang pula Regol Bregada Trengginas. Ini merupakan upaya dalam bentuk YouTube, obrolan, gendhing-gendhing, batik, pengoptimalan Kenes atau media pengawasan, dan lainnya.

“Kita meminta beliau-beliau yang mendapatkan dana keistimewaan bercerita terhadap alokasi dana di tempatnya, kemudian diunggah di YouTube Regol Bregada Trengginas. Mereka-mereka ini sebagai pelaksana keistimewaan,” kata Aris, Senin (28/11/2022).

"Makanya ada akun Youtube ini siapa pun bisa melihat," kata dia.

Secara simbolis, BKK Dais ini diserahkan oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X kepada bupati/wali kota se-DIY dan lurah dari 34 kalurahan, Senin (28/11/2022) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Paduka mengatakan, penggunaan BKK Dais harus menerapkan strategi mengurangi anggaran-anggaran operasional. Dia juga menekankan pentingnya memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan kemasyarakatan. Anggaran harus dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai pendukung peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan.

“Perlu saya ingatkan, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, jangan merasa cukup pada penyajian angka saja, tetapi harus dijelaskan output dan outcome serta impact manfaatnya bagi masyarakat,” papar Sri Paduka. 

Sri Paduka menekankan, pengendalian triwulanan oleh Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan pengawasan reguler oleh Inspektorat harus proaktif dijalankan. Termasuk pemeriksaan khusus atas perintah Gubernur. Sehingga, temuan kesalahan administratif, atau penyimpangan yang disengaja, dapat dihindari sejak dini.

Dia menekankan agar pengawasan anggaran benar-benar berjalan dengan disiplin. Pemegang Mata Anggaran, Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan Inspektorat juga harus secara profesional harus memberi catatan kritis dalam bingkai sinergitas profesional.

“Khususnya untuk proyek-proyek pengadaan, jangan sekali-kali mencoba berkolusi. Jangan menutup mata dan telinga jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran. BKK Dais harus benar-benar jadi wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu, Lurah Kalurahan Wonokromo Machrus Hanafi mengatakan kalurahannya menerima BKK Dais untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Sate Klathak. Tahun 2023 ini menjadi kali kedua kalurahannya mendapatkan BKK. Sebelumnya kalurahannya mendapatkan BKK untuk Padat Karya Keistimewaan dan Penanda Keistimewaan Kalurahan.

Mahrus ingin agar aset WBTB sate Klatak ini menjadi satu program yang terintegrasi. Maka Kalurahan Wonokromo berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui Integrated Farming System. Dukungan BKK Dais memberikan angin segar untuk mengembangkan potensi ini dan mensejahterakan masyarakat.

Proses pengajuan untuk BKK ini menurutnya juga tidak sulit. Setelah mengenal dan mengkaji potensi desa dan membuat konsep, kemudian mengajukan proposal.  Mahrus mengaku sangat terbantu dengan bimbingan Paniradya Keistimewaan DIY yang memberikan respons dan bimbingan dengan sangat baik.

“Melalui BKK, Danais lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Kami harapkan betul-betul bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang ada,” tutup Mahrus.