KPU dan Pemerintah DIY Tandatangani Nota Kesepahaman Pemilu Pastikan Pelajar Tidak Kehilangan Hak Suara

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diharapkan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini pemilihan umum (Pemilu) 2024 daftar pemilih dapat diidentifikasi.

"KPU ini otoritas atau wewenangnya mengurusi daftar pemilu namun demikian daftar pemilu itu kan adalah basisnya adalah domisili yuridis berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: 2 Nama Anggota Bawaslu dan 1 PNS di Bantul Dicatut Parpol, Ketua KPU RI Klaim Sipol Berjalan Efektif

Hasyim menambahkan, di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar ini menjadi penting identifikasi daftar pemilih, mengingat pelajar yang datang ke Yogyakarta dari berbagai daerah.

"Sehingga dengan begitu kerja sama antara KPU dan Pemda DIY menjadi sesuatu yang penting khususnya di Yogya yang dikenal kota pelajar banyak kampus besar, anak-anak dari seluruh nusantara sekolah di Yogya," ucapnya.

Ia menjelaskan, pada Pemilu 2024 yang rencananya digelar pada 14 Februari 2024 dibutuhkan identifikasi.

Pada tanggal itu para pelajar sedang berada di Yogyakarta atau pulang ke kampung halamannya. Sehingga para pelajar tidak kehilangan hak suaranya.

"Pada hari H perlu diidentifikasi kira-kira hari Rabu 14 Februari 2024 ada di mana. Kalau ada di Yogya mau tidak mau harus dilayani di Yogya ini kan penting diidentifikasi," jelas dia.

Selain itu, lanjut Hasyim, dalam penandatanganan nota kesepahaman ini pihaknya juga meminta dukungan kepada Pemerintah DIY terutama pada lingkup kecanatan dan kelurahan.

Mengingat pembentukan badan ad hoc, panitia pemilihan dibutuhkan andil dari tingkat kecamatan hingga desa.