Kenapa Tidak Ada Pemilihan Gubernur di DIY? Simak Penjelasannya

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu, (27/11/2024).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, Pilkada 2024 akan dilaksanakan di 37 dari 38 provinsi di Indonesia, lantaran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melakukan Pilkada langsung.

"Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) di 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui Pilkada langsung," kata Hasyim, di kawasan Candi Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta, Minggu (31/3/2024) malam, dikutip dari Antara.

Kenapa tidak ada Pemilihan Gubernur Yogyakarta?

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditentukan melalui pilkada, melainkan lewat proses pengukuhan.

Dalam UU tersebut, Gubernur DIY dijabat oleh sultan atau raja yang bertahta di Keraton Yogyakarta, sedangkan posisi wakil gubernur diisi oleh Adipati Paku Alam yang bertahta.

Baca juga: Sepasang Remaja Mesum di Area Lapangan Denggung Sleman, Satpol PP Sebut Sudah Ditegur

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta sama seperti kepala daerah lainnya, yakni lima tahun.

“DIY berbeda dengan provinsi lain, karena kami (DIY) satu-satunya (provinsi) yang akan ada gubernur baru di tahun 2022. Provinsi lain itu Pj semua, sementara di DIY selalu tepat waktu,” ujar Kadarmanta Baskara Aji saat masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kamis (19/5/2022).

Tahapan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan tahun 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Sebelum dilantik presiden, ada tahapan yang perlu dilewati untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2012.

Pertama, DPRD DIY memberitahukan kepada gubernur dan wakil gubernur serta kasultanan dan kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan paling lambat 3 bulan sebelumnya.

Baca juga: Bawa Sajam, Aksi Tawuran Pemuda di Jalan Veteran Solo Terekam CCTV

Kasultanan kemudian mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai calon gubernur, sedangkan kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon wakil gubernur

Surat pencalonan itu harus diserahkan paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima dengan ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.

Selain itu, kasultanan dan kadipaten juga diminta menyerahkan surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Kemudian, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, paling lambat sebulan setelah Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan (AMJ).

Pansus yang terdiri dari wakil fraksi-fraksi di DPRD DIY itu bertugas untuk menyusun tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur.

Baca juga: 552 Hewan Kurban di Jateng Terinfeksi Cacing Hati, Ini Penyebabnya