KOMPAS.com - SW, Kepala Dusun (Kadus) di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), disebut melanggar netralitas perangkat desa pada Pilpres 2024.
SW secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri koordinasi dan konsolidasi Kordes Tani Merdeka, di Kabupaten Sragen, pada Kamis (14/12/2023).
Dalam sambutannya, SW mengatakan, jumlah anggota Tani Merdeka di Kabupaten Sragen sudah tersebar di 128 desa dan 18 kecamatan.
Menurutnya, hal itu menunjukkan warga Sragen semakin banyak yang mendukung Prabowo-Gibran.
"Tani merdeka di Kabupaten Sragen telah menjadi generator kebangkitan relawan Prabowo-Gibran di Kabupaten Sragen," kata SW, dikutip dari TribunSolo.com.
Baca juga: Kampanye di Tempat Ibadah Dilarang, Bawaslu Makassar: Sengaja Melanggar Dipidana 2 Tahun
"Relawan dari sipil sudah siap untuk memenangkan pembina utama kita (Prabowo) untuk memenangkan Pilpres," imbuhnya.
Merespons pernyataan SW, Ketua Umum DPP Tani Merdeka, Don Marzuki mendesak Kadus tersebut mundur dari jabatannya.
"Ya ini mundur ini, secara politik kan tidak bisa, cuma sudah saya bilang ini, ya biasalah dalam politik," ujar Don.
Don menjelaskan, Tani Merdeka merupakan organisasi masyarakat (ormas), bukan kelompok atau organisasi relawan pasangan capres-cawapres tertentu.
"Tapi kan kami ormas sebenarnya, ini ormas, kami bukan relawan, organisasi petani kami ini," ucap Don.
Baca juga: Kepada Presiden Baru, SBY Ingin Ekonomi Meningkat dan Kurangi Utang
"Banyak kawan-kawan kami yang dari Kementerian Pertanian, ada yang profesor petani. Nantinya, kami akan banyak dari pihak-pihak luar yang akan bergabung," jelasnya.
Don menegaskan, pihaknya akan tetap menghormati peraturan KPU terkait netralitas ASN dan perangkat desa.
"Ya untuk dia (SW) saya bilang mundur saja, ya kan fokus di pemenangan, ya biasalah karena dia menggebu-gebu," ungkap Don.
"Ya saya respons ini kan dengan aturan-aturan PKPU yang harus kita hormati. Kami berharap kawan-kawan dari ASN atau perangkat desa, ya sebaiknya mundur, sudah saya sampaikan," lanjutnya.
Meski dinilai tidak netral pada Pilpres 2024, SW menolak munduri dari jabatannya sebagai kepala dusun.
Baca juga: Kecelakaan Bus di Tol Cipali, Polisi: 12 Orang Meninggal Dunia