Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah DIY Tetap Relokasi PKL Malioboro pada Januari sampai Februari

Kompas.com, 26 Januari 2022, 15:20 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membeberkan alasan mengapa relokasi tetap dilakukan pada awal tahun ini, yakni pada akbir Januari hingga Februari, dan mengabaikan keinginan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro supaya pemindahannya digelar setelah Lebaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, relokasi dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari ini bertujuan agar saat libur Lebaran, para wisatawan sudah mengetahui bahwa lokasi jualan PKL berpindah di tempat yang lebih layak.

"Saat menjelang Lebaran keinginan belanja tinggi, tentu akan mencari tempat jualan Malioboro di mana. Justru orang seluruh Indonesia tahunya jualan pindah di sebuah tempat tidak di jalan, tetapi tempat yang layak," kata Aji saat audiensi dengan Pansus PKL Malioboro di DPRD Provinsi DIY, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Ada Permintaan Tunda Relokasi PKL Malioboro, Sultan HB X: Saya Sudah Nunggu 18 Tahun

Lanjut Aji, pihaknya menjamin pemerintah tetap akan membantu pemasaran PKL Malioboro dengan cara memasang rambu-rambu penunjuk jalan bagi wisatawan yang hendak berbelanja.

"Bahkan nanti kita buka dari Jalan Mataram masuk ke lokasi ini, sehingga ada pertanyaan dari PKL kok dapat di belakang. Mereka berada di belakang kalau wisatawan masuk dari pintu barat tetapi menjadi berada di depan saat masuk dari pintu timur, nanti parkirnya berada di timur," jelas dia.

Tidak hanya memasang rambu penunjuk arah, pihaknya juga berencana mengundang musisi jalanan untuk bermain di tempat relokasi PKL Malioboro, dengan tujuan lokasi ini menjadi ramai pengunjung.

"Bu Siwi (Kapala Dinas Koperasi dan UMKM DIY) memikirkan mendatangkan pengamen untuk masuk supaya penonton lebih banyak kita support-lah," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Srie Nurkyatsiwi menyampaikan, jumlah total PKL Malioboro yang akan direlokasi sebanyak 1.838. Sebanyak 799 PKL direlokasi ke eks Gedung Bioskop Indra dan sisanya direlokasi ke eks Gedung Dinas Pariwisata.

"Dari total 1.838, di eks Gedung Bioskop Indra sebanyak 799 sisanya di eks Gedung Dinas Pariwisata," kata dia.

Baca juga: Jika Tempat Relokasi Tak Layak, PKL Malioboro Ancam Kembali ke Tempat Semula

Proses relokasi sendiri dimulai pada tanggal 26 Januari 2022 diawali dengan Wilujengan (syukuran) dan pengundian setelah itu pada awal Februari dimulai PKL pindah.

"Tadi malam terakhir pendaftaran, lalu mulai diundi sampai dengan akhir Januari dan target selesai pertengahan Februari semakin cepat semakin bagus," kata dia.

Sebelumnya, kegiatan Wilujengan ini ditanggapi oleh PKL Malioboro, yakni ketua paguyuban angkringan Padma Yati Dimanto menyampaikan bahwa dirinya hanya bisa pasrah jika relokasi tetap dilakukan.

"Kita terpaksa pasrah, begitu hanya bisa masuk tempat relokasi kita masuk ke area Pelan Pelan Bisa Mati (PPKM)," katanya ditemui di Gedung DPRD Provinsi DIY, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: LBH Yogyakarta Terima 159 Aduan dari PKL Malioboro yang Menolak Relokasi

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang begitu cepat melakukan relokasi PKL Malioboro. Menurut dia, PKL Malioboro masih bisa dipercantik tanpa harus memindahkan PKL kedua lokasi tersebut.

"Tempatnya itu (relokasi) itu bagus, tetapi akses jalan hanya ada satu pintu. Tempat kita di kantong benar-benar masuk, kita sudah cek, kasihanlah sama rakyatnya," ujar dia.

Dirinya menyampaikan keinginan PKL Malioboro adalah penundaan sampai setelah hari raya Idul Fitri, penundaan itu nantinya dimanfaatkan untuk mencari bekal modal karena saat relokasi dirinya bersama PKL lain harus mencari pelanggan baru.

"Harapan PKL ini ya minta ditunda minimal sampai habis Lebaran. Kita itu habis terpuruk pandemi dua tahun sampai sekarang belum selesai. Ben oleh sangu sitik-sitik (dapat bekal sedikit) saat relokasi," kata dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Yogyakarta
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Yogyakarta
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Yogyakarta
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Yogyakarta
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Yogyakarta
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Yogyakarta
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Yogyakarta
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Yogyakarta
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
Yogyakarta
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Yogyakarta
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Yogyakarta
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Yogyakarta
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Yogyakarta
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Yogyakarta
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau