YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta direncanakan bakal menggelar debat calon wali kota dan wakil wali Kota Yogyakarta sebanyak tiga kali.
Dalam debat yang dilakukan tersebut bakal mengusung tema-tema yang sedang banyak diperbincangkan oleh publik.
Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro mengatakan, KPU Kota Yogyakarta merencanakan debat wali kota Yogyakarta pada 7 November, 14 November, dan 21 November 2024.
Baca juga: Mengintip Rencana Debat di Pilkada Kota Magelang 2024, Digelar Dua Kali, Berdurasi 150 Menit
Harsya menjelaskan, saat ini pihak sekretariat KPU Kota Yogyakarta sedang dalam proses negosiasi dengan salah satu stasiun TV lokal di Yogyakarta untuk menentukan bagaimana teknis debat.
“Nah, untuk mempersiapkan hal itu (debat) tim perumus akan melakukan laporan koordinasi 17-18 Oktober 2024, untuk formulasi materi debat tanggal 7, 14, dan 21,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).
Harsya menyampaikan, tim perumus berasal dari berbagai universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti Rektor Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD), peneliti dari pusat studi UGM, dan juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta.
Baca juga: Soal Video Kapolda Tak Sambut Salaman Andika Perkasa, Polda Jateng: Tidak Ada Unsur Kesengajaan
Prosesi pebuangan sampah dari depo mandala Krida hingga TPA Piyungan Kamis (27/6/2024)
Saat disinggung soal tema debat, Harsya menyampaikan tema-tema debat Pilkada Kota Yogyakarta bakal mengangkat permasalahan-permasalahan yang sering menjadi perbincangan termasuk di dunia maya.
“Pasti diangkat yang selalu trending di media sosial maupun media elektronik misalnya persoalan sampah, kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pariwisata,” kata dia.
“Itu menjadi salah satu rangkaian komprehensif yang kami akan bawa dan kemudian nanti dikuatkan, diperkuat dengan perumus yang nanti akan merumuskan itu,” sambungnya.
Dalam merumuskan tema, KPU Kota Yogyakarta tidak akan berjalan sendiri tetapi tim perumus tersebut nantinya yang akan merumuskan, memasukkan masukan-masukan masyarakat kepada tema-tema besar.
“Nanti akan dibuat sebuah tema besar, kemudian tema klaster. Nah, nanti kami nderek (ikut) tim perumus. Bagaimana menarasikannya itu agar kami punya legitimasi bahwa ini hasil rumusan dari masyarakat sipil, sipil demokratik yang nanti akan merumuskan,” beber dia.
Baca juga: Paslon Lain Libatkan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Jadi Tim Pemenangan, Andika Perkasa: Itu Bagus
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang