Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Snack Pelantikan KPPS Sleman hingga Rencana Pemberian Uang Transportasi

Kompas.com, 30 Januari 2024, 11:04 WIB
Wijaya Kusuma,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pelantikan kelompok penyelanggara pemungutan suara (KPPS) Sleman pada Kamis (25/1/2024) terus bergulir hingga saat ini.

Polemik ini bermula dari snack pelantikan KPPS yang viral, isu pemotongan anggaran, hingga muncul rencana pemberian uang transportasi untuk petugas KPPS Sleman.

Berikut rangkuman polemik pelantikan KPPS Sleman yang dirangkum Kompas.com.

Isi snack pelantikan

Usai pelantikan petugas KPPS Sleman, di media sosial muncul berbagai postingan terkait isi snack saat pelantikan.

Salah satunya, akun media sosial X @yourfutureasset. Akun tersebut mempertanyakan konsumsi yang disediakan KPU Sleman saat pelantikan.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu," tulis @yourfutureasset.

Akun tersebut menyertakan foto snack pelantikan yang berisi air mineral gelas, roti, dan makanan kering di dalam plastik berisi empat butir.

"Kalau untuk anggaran Rp 15.000 tidak layak," ujar YA salah satu petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Kamis (25/01/2024).

Menurut YA, snack yang diberikan saat pelantikan menjadi pembicaraan para anggota KPPS.

Baca juga: Penjelasan KPU Bantul soal Unggahan Viral Makanan Acara Pelantikan KPPS yang Dinilai Tak Layak

KPU Sleman serahkan penyediaan snack kepada vendor

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan, terkait penyediaan snack pelantikan KPPS, pihaknya melelang ke vendor.

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam e-katalog," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Ahmad Baehaqi saat dihubungi.

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU sekretariat PPS, vendor diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Selain itu juga sudah diingatkan bahwa 17 kendaraan yang disiapkan vendor tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya.

Pihak vendor saat rapat juga menyanggupi untuk menangani snack sejumlah itu karena mempunyai strategi.

"Pada paginya, 7.30 WIB pagi mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," kandasnya.

Baca juga: Penjelasan KPU Sleman soal Unggahan Viral Snack Lelayu di Acara Pelantikan KPPS

Terkait snack tersebut, pihak vendor sudah dipanggil untuk memberikan penjelasan. Saat pertemuan tersebut, diketahui pihak vendor ternyata mensubkan penyediaan snack ke vendor lainnya.

Usai pemanggilan itu, kerja sama dengan vendor tersebut tidak dilanjutkan.

Terkait dengan anggaran transportasi di pelantikan KPPS, Ahmad Baehaqi menuturkan, dari kebijakan tidak ada uang transportasi.

"Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu tidak ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada," urainya.

Para anggota KPPS datangi Kantor KPU Sleman buntut dari snack saat pelantikan yang dinilai tidak layak. Mereka datang dengan membawa berbagai tulisan.KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Para anggota KPPS datangi Kantor KPU Sleman buntut dari snack saat pelantikan yang dinilai tidak layak. Mereka datang dengan membawa berbagai tulisan.

Anggota KPPS ke KPU Sleman

Keesokan harinya, Jumat (26/1/2024), sejumlah anggota KPPS mendatangi kantor KPU Sleman untuk protes soal snack tersebut.

"Ya (snack) kurang wajar. Maka ketika snack saja kurang wajar, mesti pertanyaanya yang lain. Kok Sleman tidak ada (uang) transportnya," kata Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo.

Kedatangan KPPS ke kantor KPU Sleman untuk mengingatkan agar tidak terulang kembali. Sebab, setelah pelantikan KPPS akan ada bimbingan teknologi (Bimtek).

Selain itu juga mengingatkan agar jangan sampai honor untuk KPPS molor. Berkaca dari sebelumnya, honor KPPS menurut Sukiman terjadi keterlambatan.

"Nah kami memberi masukan, ngelingke (mengingatkan). Karena maksud dari tujuan kita adalah pemilu terlaksana dengan sukses," tegasnya.

Baca juga: Soal Snack Pelantikan KPPS di Sleman, Harga Rp 15.000 Disunat Jadi Rp 2.500 oleh Vendor

Konsumsi snack akan diserahkan ke sekretariat PPK

Sementara itu Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama di hadapan para dukuh dan KPPS yang hadir menjelaskan dari pihak vendor menyatakan sanggup untuk menyediakan snack seharga Rp 15.000.

"Snack seharga Rp 15.000, sekitar 24.000 KPPS dan mereka (vendor) sanggup. Dalam rapat menyatakan sanggup, dia katanya punya titik-titik yang bisa membantu di setiap kapanewon," ucapnya.

Yuyud Futrama mengungkapkan vendor juga menyatakan siap memfasilitasi transportasi. Termasuk untuk distribusi snack ke lokasi-lokasi pelantikan KPPS. Ternyata di hari H snack hanya seharga Rp 2.500.

Kemudian untuk anggaran bimtek KPU Sleman akan memberikan ke sekretariat PPK. Sehingga nantinya untuk snack bimtek KPPS akan difasilitasi oleh sekretaris PPK. 

Uang transport diberikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman akan memberikan uang transport saat pelantikan kelompok penyelanggara pemungutan suara (KPPS). Keputusan ini, setelah adanya instruksi dari KPU RI dan KPU DIY untuk memberikan uang transport pelantikan KPPS.

"Iya ada instruksi dari pimpinan, baik itu KPU RI maupun KPU DIY untuk memberikan (uang) transportasi saat pelantikan KPPS," ujat Sekretaris KPU Sleman Yuyud Futrama saat dihubungi, Senin (29/01/2024).

Yuyud menyampaikan nantinya akan diumumkan ke setiap sekretaris PPK untuk mengambil tunai di kantor KPU Sleman. Nantinya uang transport akan dibayarkan secara tunai.

"Sekitar Rp 1,2 M totalnya. Jadi satu orang Rp 50.000. Nanti para sekretaris PPK kami harap untuk mengambil di kantor," tuturnya.

Baca juga: KPU Sleman Akan Beri Uang Transportasi Pelantikan KPPS

Tindak lanjut

Terkait tindak lanjut permasalahan snack saat pelantikan KPPS, Yuyud menuturkan dari Kejati DIY sudah datang ke KPU Sleman untuk pendampingan dan klarifikasi.

"Tadi dari Kejati DIY melakukan audiensi ke KPU Sleman, saya temui langsung. Selain menginvestigasi awal juga memberikan arahan-arahan," ucapnya.

Yuyud menuturkan secara secara finansial KPU Sleman belum mengeluarkan uang untuk snack pelantikan KPPS. Sehingga belum ada kerugian negara.

"KPU Sleman belum mengeluarkan sepeserpun uang kepada vendor. Jadi KPU Sleman belum merasakan kerugian, atau mengakibatkan kerugian negara," tegasnya.

Selain itu, martabat KPU Sleman menjadi rusak dengan persoalan snack yang disediakan pihak vendor saat pelantikan KPPS.

KPU Sleman masih akan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, terutama inspektorat KPU RI.

Baca juga: Buntut “Snack Lelayu Saat Pelantikan KPPS di Sleman, Petugas Khawatirkan Kesejahteraan

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Yogyakarta
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Yogyakarta
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Yogyakarta
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Yogyakarta
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Yogyakarta
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Yogyakarta
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Yogyakarta
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Yogyakarta
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
Yogyakarta
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Yogyakarta
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Yogyakarta
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Yogyakarta
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Yogyakarta
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Yogyakarta
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau