Pemerintah DIY Berencana Utang Rp 116 Miliar, Dewan: Lebih Baik Kurangi Perjalanan Dinas dan Kunker Dewan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana berutang ke bank untuk pembangunan infrastruktur seperti pengolahan sampah dan jalan.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyebut pengambilan hutang masih perlu dikaji kembali.

“Itu masih perlu dikaji, pertanyaan pertama itu apakah benar diperlukan atau tidak. Ini kan soal sampah perlu didiskusikan lebih detail, mengingat kewenangan (pengelolaan sampah) ada di kabupaten atau kota,” kata dia saat dihubungi, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Pemerintah DI Yogyakarta Jajaki Utang Rp 116 Miliar dan Pakai Danais untuk Atasi Sampah

Menurut dia, pengambilan utang ini masih perlu konsolidasi antara DPRD DIY dengan Pemerintah DIY.

“Kalau saya pribadi harus berpikir ulang, apa kita enggak bisa ngatur-ngatur duit Rp 6 triliun nih,” kata dia.

Menurut Huda, daripada berutang ke bank, lebih baik mengurangi perjalanan dinas terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Dia berargumen, jika anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ini dikurangi dapat memberikan efek kepada masyarakat secara langsung.

“Saya kira itu tugas dewan juga untuk nanti melakukan rasionalisasi rencana yang akan diusulkan oleh teman-teman eksekutif. Menurut saya sebaiknya itu langkah berikutnya lah,” kata dia.

Tak hanya perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah DIY, termasuk perjalanan dinas yang akan dilakukan DPRD DIY dapat dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

“Cek-cek itu perjalanan dinas termasuk juga perjalanan DPRD DIY. Daripada kita ngutang kita ilangin kunker luar negeri DPRD enggak papa itu, teman-teman berbesar hati semua itu,” ucap dia.

Baca juga: Marak Masyarakat Bakar Sampah, Sultan: Terserah Kabupaten Mau Ditindak atau Tidak

Selain dapat mengurangi anggaran dari perjalanan dinas maupun kunjungan kerja DPRD DIY, Huda juga berpendapat Pemerintah DIY bisa menutup anggaran yang dibutuhkan dengan cara mengurangi belanja-belanja yang dirasa kurang penting.

“Anggaran lain beli-beli perlengkapan yang kurang penting diefisiensi, untuk mencari Rp 100 miliar dari Rp 6 triliun masih bisa diatur-atur opsi itu perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Sebelumnya, erbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengatasi permasalahan sampah, bahkan informasi terakhir Pemerintah DIY akan berutang sebesar Rp 116 miliar untuk pengolahan sampah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menjelaskan, kondisi fiskal di DIY tergolong rendah. Sedangkan masih banyak program yang harus segera dilakukan akselerasi seperti masalah sampah dan kerusakan jalan.

“Tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DIY, makanya kemarin dibahas di komisi C. Total yang diajukan angka rencana Rp 116 miliar,” ujar Beny saat dihubungi, Senin (21/8/2023).