Pemerintah DI Yogyakarta Jajaki Utang Rp 116 Miliar dan Pakai Danais untuk Atasi Sampah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengatasi permasalahan sampah, bahkan informasi terakhir Pemerintah DIY akan berutang sebesar Rp 116 miliar untuk pengolahan sampah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menjelaskan, kondisi fiskal di DIY tergolong rendah. Sedangkan masih banyak program yang harus segera dilakukan akselerasi seperti masalah sampah dan kerusakan jalan.

“Tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DIY, makanya kemarin dibahas di komisi C. Total yang diajukan angka rencana Rp 116 miliar,” ujar Beny saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Peduli Ekosistem Laut, Komunitas Back Ind Konsisten Bersihkan Sampah Pantai Mangunharjo Semarang hingga 2 Ton Tiap Bulan

Menurut Beny, masalah sampah dan jalan harus segera dilakukan perbaikan. Karena kedua permasalahan ini sudah menumpuk bertahun-tahun dan tidak kunjung terealisasi.

“Sekarang bertumpuk semuanya, sampah, jalan, kemiskinan,” kata dia.

Pemerintah DIY berencana berutang ke Bank BPD DIY. Namun untuk sekarang masih dalam proses penjajakan. “Tahun depan kan baru diusulkan, kan baru direncanakan, belum ada eksekusi,” ujarnya.

Menurut Beny, Pemerintah DI Yogyakarta tidak hanya menjajaki utang dengan Bank BPD DIY saja, tetapi juga akan mencoba menggunakan dana keistimewaan (danais) untuk pengolahan sampah.

“Kita juga jajaki juga dengan Danais, boleh tidak untuk penanganan sampah? Kan harus diajukan ke pusat,” ucapnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut bakal bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengembangkan biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik.

"Kami selesaikan sampah organiknya. Itu yang kami pres, kami rajang (potong) bukan untuk pupuk tetapi pengganti untuk PLN dalam pemanasan karena batu bara sudah terlalu mahal," ujar Sultan, Jumat (18/8/2023).

Menurut dia, hal ini sudah didesain oleh Pemerintah DIY. Sultan memastikan pihaknya tidak akan berinvestasi atau menjadikan hal tersebut sebagai industri karena pemerintah tak mencari untung.

"Tapi baru kita bangun itu 2024, di mana ada alat yang bisa memisahkan organik sama yang nonorganik. Entah itu nonorganik plastik, entah itu karton atau kaleng dan sebagainya itu kita pisahkan," ucapnya.

Baca juga: Atasi Masalah Sampah, Sultan Sebut Akan Kembangkan Biomassa untuk Pembangkit Listrik