Mahfud MD: Pergerakan Uang Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu Akumulasi 460 Orang Lebih

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan penjelasan terkait pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pergerakan uang mencurigakan tersebut, dari kurun waktu 2009 sampai 2023. Dari kurun waktu tersebut, ada sebanyak sekitar 160 laporan dan melibatkan 460 orang.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII) Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Pergerakan Uang Mencurigakan di Kemenkeu Senilai Rp 300 Triliun

Mahfud MD menyampaikan, sudah diakumulasikan melibatkan 460 orang lebih di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate tidak diberi informasi respons," ucapnya.

Kadang kala, lanjut Mahfud MD, respons itu muncul sesudah menjadi kasus, seperti kasus eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo.

"Kayak yang Rafael, Rafael itu jadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan kok didiemin. Dulu Angin Prayitno, sama enggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja menurut saya," tegasnya.

Mahfud MD salut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dimana Sri Mulyani yang sudah sejak lama berusaha membersihkan hal-hal seperti itu di lingkungan kementerian.

"Saya sangat format dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Pergerakan Uang Mencurigakan Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu: Sebagian Besar di DJP dan Bea Cukai

Menumpuknya laporan menurut Mahfud MD bukanlah karena Sri Mulyani. Sebab laporan tersebut sudah dari 2009.