Lahan Terdampak Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dipastikan Bertambah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan akan ada penambahan lahan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno menjelaskan hal tersebut dipastikan setelah Dirjen Pengadaan Tanah dari kKmenterian PU mengajukan penambahan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

"Penambahan di seputar saluran selokan Mataram. Karena saluran mataram itu heritage sehingga lokasinya terhadap konstruksi jalan tol 5 meter kanan dan 5 meter kiri dari jalan inspeksi saluran mataram," ujar Krido, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Pembebasan Lahan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Sudah 95 Persen

Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya penambahan lahan tanah. Termasuk juga sebagai pertimbangan perpanjangan izin penentuan lokasi (IPL) jalan tol Yogyakarta-Bawen.

"Kami memulai kembali mengadakan sosoialisasi adanya penambahan lahan yang sudah mulai hari kemarin di Tirtoadi. Sosialisasi untuk penambahan lahan," imbuhnya.

Menurut Krido seluruh lahan tambahan yang dibutuhkan untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen statusnya milik masyarakat. Ia merinci lahan tambahan terdapat di 7 kalurahan yang berada di 3 kapanewon (kecamatan), Kabupaten Sleman.

Luasannya di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman 1.229 m². Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman 253 m². Kalurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman 3.222 m².

Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman 7.697 m². Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel , Kabupaten Sleman 3.464 m². Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman 3.166 m². Kapanewon Sumberrejo, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman 268 m².

"Terindikasi semua adalah pemilik masyarakat," katanya.

Setelah melakukan sosialisasi Dispertaru DIY akan menyelenggarakan konsultasi publik di lokasi-lokasi yang rencananya terkena pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Krido menjelaskan konsultasi publik dilakukan karena pemilik lahan yang terdampak pada tahap pertama kembali harus mengalami pembebasan. Selain itu, ada juga lahan dari pemilik baru yang belum terkena pembangunan jalan tol pada penambahan ini menjadi terkena pembangunan jalan tol.

"Inilah kenapa kita lakukan sosialisasi publik dan konsultasi publik. Jumlahnya nanti ketemu saat konsultasi publik, sekarang kami baru woro-woro terhadap warga terdampak," papar dia.

Konsultasi publik dibutuhkan untuk menentukan daftar nominatif warga yang terdampak. Nantinya gambar jalan tol akan dipasang di papan pengumuman kalurahan. Sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas.

"Akan kami pasang gambarnya setelah konsultasi publik," ucap dia.