Pembebasan Lahan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Sudah 95 Persen

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pembebasan lahan untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen sudah mencapai 95 persen.

Kekurangan 5 persen lahan adalah lahan yang memiliki karakteristik sendiri seperti tanah Sultan Ground (SG), wakaf, dan tanah kas desa sebagai anggaduh.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menjelaskan, kekurangan 5 persen ini menyebabkan Izin Penetapan Lahan (IPL) diperpanjang sampai dengan Desember 2023.

"Masih menyisakan 5 persen inilah yang jadi alasan mengapa Yogyakarta- Bawen diperpanjang," katanya Jumat (9/2/2022).

Baca juga: Cegah Polemik, Jalan Tol Yogyakarta-Bandara YIA Ganti Trase 4 Kali

Krido menambahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya termasuk dalam seksi pertama pembangunan tol Yogyakarta-Bawen, karena seksi berikutnya berada di Jawa Tengah.

DIY sendiri sudah mengeluarkan IPL untuk jalan tol Yogyakarta - Bawen, sedangkan Jawa Tengah belum mengeluarkan IPL.

"Jateng belum, yang tol Yogyakarta-Bawen belum IPL.  Kalau kita sudah perpanjangan  (IPL) sudah pengadaan lahan yang di Yogyakarta-Bawen 95 persen," kata dia.

Baca juga: Warga 9 Padukuhan di Sleman Terima Uang Ganti Rugi Jalan Tol, Lurah: Sebagian Beli Tanah Kembali

Krido menjelaskan, 5 persen itu meliputi tanah yang memiliki karakteristik khusus.

Seperti tanah SG yang terdapat 6 bidang, 5 bidang digunakan untuk makam umum dan satu tegalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lalu, ada juga tanah yang statusnya wakaf terdapat 8 bidang.

Untuk tanah wakaf ini masih proses mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Kemenag.

"Kemudian ada tanah kas desa yang asal usulnya dari kasultanan atau anggaduh itu ada 41 bidang, saat ini sedang dalam proses pengajuan izin pelepasan," jelas Krido.

Menurut Krido, tanah SG maupun tanah kas desa yang statusnya anggaduh nantinya untuk sementara diajukan proses palilah ke Kasultanan Yogyakarta.

Dengan palilah, maka proses pembangunan konstruksi dapat tetap berjalan sembari menunggu proses izin definitif selesai.

"Proses izin definitif terhadap 41 tanah desa yang harus diajukan ke gubernur sebelum izin terbit dari satker pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta - Bawen, mengajukan palilah kepada Kasultanan melalui proses yang diatur sesuai prosedur dan mekanisme izin palilah. Ini adalah sementara maka kegiatan konstruksi sudah bisa dilaksanakan," papar Krido.

Selain tanah yang memiliki karakteristik khusus dalam 5 persen yang belum dibebaskan juga terdapat rumah cagar budaya.

"Ada satu rumah cagar budaya yang beum selesai yang kemarin kami sudah sosialisasi yang akan diselesaikan oleh satker PPK Tol Yogyakarta - Bawen dalam waktu yang tidak terlalu lama," ungkap Krido.

Pihaknya menargetkan menyelesaikan pembebasan lahan 5 persen ini pada tahun 2022.

"Tahun ini karena tahun ini selesai kami punya cadangan sampai 2023 yang kami sebutkan tadi kami berusaha selesaikan yang 5 persen tadi," jelasnya.