Terkait Suap Mantan Wali Kota Yogyakarta, IMB Apartemen Sekar Kedhaton Dicermati Pemkot

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedathon di Kota Yogyakarta.

Kompas.com mencoba menelusuri lokasi di mana  rencana lokasi apartemen Royal Kedathon tersebut.

Lokasi apartemen berada di Jalan Kemetiran Lor, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.

Baca juga: Dua Kepala Dinasnya Ditangkap KPK, Pj Wali Kota Yogyakarta Siapkan Plt

Di lokasi tersebut sudah ditutup pagar galvalum dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Di sisi utara pagar dibuka dan terdapat papan bertuliskan parkir Malioboro.

Lokasi seluas 5.995 meter persegi itu digunakan untuk tempat parkir Malioboro.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan terkait IMB pihaknya akan mencermati terlebih dahulu.

"Kami akan melihat mencermati apa yang sudah dilakukan, mencermati apa yang sudah dikeluarkan. Izin-izin yang sudah dikeluarkan," katanya, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Eks Wali Kota Yogyakarta Ditangkap KPK, Gibran: Rencana Kerja Sama dengan Pemkot Solo Tetap Lanjut

Disinggung apakah dirinya akan mencabut IMB sementara atau ditunda, Sumadi belum bisa memastikan. Ia menegaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah mencermati IMB terlebih dahulu.

"Kita akan liat cermati, nanti kan ada verifikasi dulu dari teman-teman di lapangan," ujar dia.

Disinggung apakah akan melakukan audit terkait perizinan dirinya mengatakan audit belum perlu dilakukan.

"Enggak usah audit lah, kita lihat aja nanti. Kita cermati dulu. Istilahnya kita cermati," ucapnya.

Sumadi menambahkan saat ini susah ada Perda baru di Kota Yogyakarta terkait dengan perizinan jika nanti ada yang melanggar maka akan disesuaikan dengan Perda yang baru.

"Iya, kan ada ketentuan baru kan ada," kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan audit terhadap perizinan di Kota Yogyakarta.

Adanya kasus ini menurutnya membuktikan adanya sumbatan-sumbatan pada proses perizinan sehingga membuat adanya praktik suap.