Penanganan Banjir Rob di Semarang, Pakar Ungkap Penyebab dan Kendalanya

KOMPAS.com - Pemerintah Kota Semarang terus berupaya melakukan pencegahan banjir rob terulang, salah satunya dengan mempercepat proyek sabuk pantai di kawasan rob.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bahkan menyebut bahwa proyek sabuk pantai itu diperkirakan bakal selesai hingga 2023.

Baca juga: Cerita Pilu Ibu Dua Anak Korban Banjir Rob di Semarang: Kalau Tidak Surut, Kami Tidur di Kasur Basah Lagi

"Penyelesaiannya biasanya 2 tahun kalau besok dikerjakan tahun 2023 bakal selesai," kata Hendrar, saat dikonfirmasi, Senin (30/5/2022).

Menurutnya, sabuk pantai itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rob di kawasan pesisir Kota Semarang.

Baca juga: Waspada Banjir Rob di Pesisir Balikpapan Akhir Mei, BMKG Prediksi Pasang Air Laut Capai 2,8 Meter

Selain itu, menurutn Hendrar, dana untuk proyek tersebut dialokasikan sekitar Rp 300 miliar.

Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar segera melakukan lelang pembangunan proyek sabuk pantai tersebut.

"Perkiraan ada anggaran sekitar Rp 300 miliar," ujar dia.

Baca juga: BMKG Prediksi Jateng Berpotensi Banjir Rob Sampai 7 Juni, Warga Pesisir Diminta Waspada

Penyebab dan penanganan banjir rob di Semarang

ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Petugas mengoperasikan pompa penyedot banjir portabel berkapasitas sedot 500 liter per detik untuk mengatasi banjir limpasan air laut ke daratan atau rob di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/5/2022). Kementerian PUPR menyiagakan sejumlah mobil penyedot banjir berbagai kapasitas untuk mempercepat proses pengeringan sejumlah titik kawasan pelabuhan yang masih terendam banjir rob.

Pakar hukum lingkungan dari Univesitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Benny Setianto mengatakan, ada beberapa faktor penting penyebab terjadinya banjir rob beberapa waktu lalu.

Selain faktor cuaca ekstrem, ada dugaan soal penurunan permukaan tanah dan pembiaran pengambilan air tanah.

"Dugaan saya, penurunan permukaan tanah juga terjadi lebih cepat dari sebelumnya karena beban pembangunan di daerah pesisir," katanya kepada Kompas.com.

"Serta pembiaran pengambilan air tanah dalam skala yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya," imbuhnya.

Benny juga mengatakan, penanganan banjir rob sudah beberapa kali dilakukan.

Salah satunya dengan memakai Kali Banger di Kampung Tambakrejo sebagai pilot project sistem polder Belanda.

ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Sejumlah karyawan menyewa perahu bermotor untuk menerobos banjir limpasan air laut ke daratan atau rob di kawasan industri Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/5/2022). Karyawan sejumlah pabrik setempat mulai membersihkan sisa-sisa banjir rob di dalam pabrik yang berangsur surut, meskipun air rob masih merendam sejumlah titik akses keluar - masuk kawasan industri pelabuhan dengan ketinggian bervariasi hingga sekitar 70 sentimeter.

Saat itu, menurutnya, permukaan air kali Banger turun sekitar 1M dari level biasanya untuk jangka waktu lama.

Sebagai informasi, sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan yang meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air.

"Namun pemeliharaan dari empat komponen polder tidak dilakukan semestinya. Pemeliharaan tanggul, pengerukan badan sungai, pemeliharaan pompa dan pembersihan sampah dari badan sungai. Akibatnya kondisi sungai menjadi kembali seperti sebelum sistem polder diterapkan," katanya.

Pengerukan sedimentasi

Terkait pembangunan bendungan muara yang sekaligus dijadikan jalan tol, menurut Benny, seharusnya diikuti dengan pengerukan sedimentasi.

"Pengerukan itu dilakukan secara lebih sering di semua aliran sungai yang berkontribusi pada muara yang dibendung dibantu dengan pompa pembuangan ke laut. Yang saya sampaikan tersebut dilakukan oleh pemerintahan Kota Semarang," katanya.

Selain itu, kata Benny, Pemerintah Provinsi juga harus lebih proaktif dalam pengelolaan drainase. 

Koordinasi Pemprov akan membuat penanganan drainase akan lebih efektif. 

"Pengelolaan drainase masih terkotak-kotak ke dalam kewenangan Pemkot dan Pemkab, butuh kerjasama yang lebih luas di bawah koordinasi Pemprov agar semakin efektif," pungkasnya.