Cegah Anak Stunting, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Periksa Kesehatan Jelang Nikah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menargetkan angka stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada 2024, untuk mewujudkannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk launching program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pencegahan adanya anak stunting dari sejak calon pengantin sebenarnya merupakan perintah agama, bukan hanya perintah negara.

“Pencegahan stunting itu perintah agama karena menyiapkan generasi terbaik itu risalah nubuwwah. Jadi karena perintah agama mari kita bersama sama memberi perhatian dengan penurunan stunting di Indonesia," ujar Yaqut di Bantul, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Kasus Stunting di Kabupaten Manggarai NTT Masuk Kategori Merah, Bupati: Itu Kabar Buruk

Ia menambahkan penurunan angka stunting bukan hanya tanggung jawab dari BKKBN dan Kementerian Agama saja, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Karena dalam penanggulangan stunting ini dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif.

"Hal ini penting dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif, karena jika tidak dilakukan dengan kolaborasi yang baik, penurunan stunting akan mengalami hambatan yang tidak mudah,” lanjut Yaqut.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, idealnya setiap calon pengantin, tiga bulan sebelum menikah wajib memeriksakan kesehatannya (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan kadar hemoglobin.

Baca juga: Angka Stunting di Banyuwangi Meningkat, Dinkes Ungkap Penyebabnya

Hasil pemeriksaan diinput melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

“Setelah semua data diinput, jika ada kerepotan untuk mengisi, maka akan ada yang mendampingi seperti tim pendamping keluarga (TPK), bidan dan yang lainnya,” jelas Hasto.