PKL Malioboro Tagih Janji Wali Kota Yogyakarta untuk Tak Gusur Mereka

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro tagih janji Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Haryadi berjanji, selama menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Gudeg, dia tidak akan melakukan penggusuran atau relokasi terhadap para PKL Malioboro.

"Kami mengharap pemenuhan janji dan komitmen Bapak Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta, yang dalam beragam kesempatan telah menyatakan dan berjanji bahwa selama menjabat sebagai Walikota Kota Yogyakarta, tidak akan melakukan penggusuran atau relokasi terhadap Pedagang kaki Lima di Kawasan Malioboro," kata Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto, saat audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: PKL Malioboro Mengadu ke DPRD Yogyakarta, Menuntut Pembentukan Pansus Relokasi

Yati menambahkan, pihaknya tidak menolak adanya rencana relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi pihaknya meminta agar rencana relokasi itu ditunda terlebih dahulu.

"Kami tidak menolak kebijakan relokasi. Tetapi meminta penundaan pelaksanaannya untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun," kata dia.

Para PKL beralasan bahwa saat ini PKL baru akan bangkit karena terdampak pandemi Covid-19. Selama terdampak banyak PKL yang tidak bisa berjualan di kawasan Malioboro. Sehingga, faktor ekonomi menjadi yang utama untuk penundaan relokasi PKL malioboro.

Dia menambahkan selain faktor ekonomi, para PKL Malioboro menilai tempat untuk relokasi masih belum siap dan belum layak untuk digunakan bagi para PKL.

"Alasan ketiga, proses sosialisasi yang tidak dialogis dan tidak transparan atau terbuka. Keempat, tidak ada alasan apapun yang bersifat darurat, mengapa relokasi ini wajib tergesa-gesa dilakukan," katanya.

Sementara itu Haryadi Suyuti mengatakan bahwa yang dilakukan di kawasan Malioboro adalah bentuk penataan bukan penggusuran.

Baca juga: Direlokasi Januari, Sejumlah PKL Malioboro Mengadu ke LBH Yogyakarta

"Jadi memang kita itu melakukan penataan bukan penggusuran," katanya.

Dirinya juga mendukung para PKL yang mendesak dewan untuk membuat Panitia khusus (pansus). Sehingga, akuntabilitas lebih jelas.

"Itu lebih bagus, Saya mendukung adanya pansus, dengan begitu lebih akuntabilitas," katanya.

Disinggung soal waktu relokasi, Haryadi belum mau menyampaikan lebih detil. Menurutnya masih ada waktu untuk mengumumkan relokasi. Dirinya juga akan melihat dulu dua tempat relokasi.

"Saya belum bilang mulai relokasi kapan, saya lihat dulu lokasi penataannya. Apakah di eks gedung bioskop indra sudah layak, atau di shelter gedung pariwisata sudah layak," kata dia.