Direlokasi Januari, Sejumlah PKL Malioboro Mengadu ke LBH Yogyakarta

Kompas.com - 11/01/2022, 15:52 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Mereka mengadu terkait dengan rencana relokasi PKL Malioboro oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Salah satu PKL Malioboro yang mengadu ke LBH Supriyati menyampaikan, dirinya dan beberapa rekannya mengadu karena rencana relokasi PKL Malioboro dinilai mendadak dan terkesan tidak transparan.

"Kami sebenarnya tidak menolak, tetapi menerima dan meminta transparansi. Kami juga meminta untuk ditunda terlebih dahulu," kata Supriyati, saat ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: PKL Malioboro Gelar Doa Akhir Tahun Bersama, Minta Rencana Relokasi Ditunda

Alasan untuk menunda adalah para PKL Malioboro ini baru saja terdampak pandemi Covid-19.

Hampir selama dua tahun ini para PKL tidak berjualan dan mendapatkan kabar relokasi secara mendadak.

"Kami tidak siap secara finansial hampir dua tahun tidak berjualan, lalu pada November disosialisasikan Januari harus pindah. Ini berat bagi kami, terlalu mendadak dan tidak ada transparansi," ujar dia.

Supriyanti menuturkan, tidak transparannya pemerintah adalah terkait dengan di mana tempat PKL.

Ia menilai, lokasi relokasi tepatnya di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY bukan tempat permanen, melainkan hanya semacam shelter.

"Tidak ada transparansi dari pemerintah seperti apa tempatnya di mana. Itukan seperti shelter belum ada yang permanen. Saya yang di utara selatan Garuda, belum mulai sekarang," kata dia.

Dia berharap, pemerintah melakukan relokasi sesuai dengan yang disosialisasikan kepada para PKL. Yakni, berupa gedung permanen dan spesifik.

"Kami hanya tahu dari media masa (relokasi bulan Januari), tidak ada transparansi dari pemerintah," ucap dia.

Dengan relokasi ini, dia bersama kawan-kawan lainnya harus kembali berjuang dari nol untuk mendapatkan pelanggan lagi.

 

"Ya kami harus babat alas lagi, pasti mempengaruhi omzet," imbuh dia.

Ia mengaku bingung harus bersuara ke mana dan kepada siapa.

Oleh sebab itu, ia mengadu ke kantor LBH dengan harapan relokasi ini dapat ditunda terlebih dahulu.

PKL lain Purwandi warga Wijilan, Kota Yogyakarta, menambahkan, pengaduan ke LBH Yogyakarta ini murni dari para pedagang, belum melalui paguyuban di Malioboro.

Karena, ia menilai paguyuban juga belum transparan dengan anggota-anggotanya.

"Ini baru individu, benar-benar dari arus bawah. Kami punya paguyuban sendiri tetapi belum transparan ke arus bawah," ujar dia.

Rencana relokasi PKL Malioboro ke eks gedung bioskop indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY tidak dibarengi dengan jaminan kesejahteraan PKL dari Pemerintah DIY.

"Kami terbelenggu karena pandemi dan ini belum selesai tahu-tahu direlokasi dan pemerintah tidak menjamin kesejahteraan PKL. Kami meminta bantuan hukum mudah-mudahan nanti bisa terkabul karena kami awam masalah hukum," ujar dia.

Mengabaikan partisipasi masyarakat

Divisi Penilitian LBH Yogyakarta Era Hareva menyampaikan, kebijakan Pemerintah DIY merelokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro bahkan mengabaikan partisipasi dari masyarakat.

"Pemerintah DIY harusnya menyampaikan urgensi relokasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pedagang kaki lima Malioboro," kata dia.

Baca juga: 1.700 PKL Malioboro Akan Direlokasi ke Dua Tempat Ini Mulai Januari 2022

LBH Yogyakarta menilai, Pemerintah DIY tergesa-gesa.

Selanjutnya LBH Yogyakarta berpandangan bahwa kebijakan untuk merelokasi PKL Malioboro yang ditargetkan akan rampung pada bulan Januari 2020 sangatlah tidak tepat.

Hal itu disebabkan karena pertama dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 yang belum usai, di mana kondisi ekonomi PKL Malioboro masih terpuruk dan belum pulih.

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor kesehatan dan perekonomian rakyat. Sebagai salah satu daerah yang menggantungkan pendapatannya dari aktivitas parawisata, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang turut terdampak," kata dia.

 

Aktivitas seperti menjajakan makanan dan kerajinan harus dihentikan karena situasi Covid-19.

Meskipun telah melakukan berbagai penyesuaian dan adaptasi baru, pemerintah menyatakan bahwa bencana pandemi masih belum usai.

Di tengah situasi tersebut, LBH Yogyakarta menilai relokasi PKL Malioboro kurang tepat.

"Kedua, Kebijakan relokasi yang mempertaruhkan perekonomian rakyat kecil. Rencana relokasi terhadap pedagang kaki lima malioboro secara langsung akan mengubah pola aktivitas ekonomi para pedagang," ujar dia.

Baca juga: Bertemu DPRD DIY, PKL Malioboro: Kami Sepenuhnya Siap Ditata, Tanpa Dipindah

Rencana relokasi ini akan menempatkan nasib pedagang kaki lima sebagai taruhannya.

Selain dampak pandemi, para pedagang juga harus menghadapi berbagai permasalahan baru yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya dan berpotensi membuat pemiskinan struktural bagi para PKL Malioboro.

"Ketiga, berpotensi menghilangkan identitas sosial-budaya Malioboro. Jalan Malioboro tentu sudah tidak asing lagi bagi wisatawan dan para pelancong baik dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabel Puluhan Meter Dicuri dari Penggilingan Batu, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

Kabel Puluhan Meter Dicuri dari Penggilingan Batu, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

Yogyakarta
Ghania Taufiqa Salma Wibowo, Paskibraka dari DI Yogyakarta Ingin Masuk Akpol Setelah Lulus Sekolah

Ghania Taufiqa Salma Wibowo, Paskibraka dari DI Yogyakarta Ingin Masuk Akpol Setelah Lulus Sekolah

Yogyakarta
Ghania, Perwakilan Paskibraka dari DI Yogyakarta, Ingin Jadi Pembawa Baki Bendera pada Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Ghania, Perwakilan Paskibraka dari DI Yogyakarta, Ingin Jadi Pembawa Baki Bendera pada Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Yogyakarta
HUT RI Ke-77, Puluhan Petani Lereng Merbabu Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa di Sawah

HUT RI Ke-77, Puluhan Petani Lereng Merbabu Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa di Sawah

Yogyakarta
Menyongsong HUT Ke-77 RI, Bendera Merah Putih Berukuran Besar Dikibarkan di Bukit Klangon Sleman

Menyongsong HUT Ke-77 RI, Bendera Merah Putih Berukuran Besar Dikibarkan di Bukit Klangon Sleman

Yogyakarta
Jogja International Heritage Festival Digelar pada 22 Agustus, Ini Tema yang Diusung

Jogja International Heritage Festival Digelar pada 22 Agustus, Ini Tema yang Diusung

Yogyakarta
Ini Alasan Bupati Pecat Oknum Dokter di Gunungkidul yang Selingkuh

Ini Alasan Bupati Pecat Oknum Dokter di Gunungkidul yang Selingkuh

Yogyakarta
Bupati Gunungkidul Pecat Oknum Dokter yang Tertangkap Warga Selingkuh

Bupati Gunungkidul Pecat Oknum Dokter yang Tertangkap Warga Selingkuh

Yogyakarta
Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 16 Agustus 2022: Siang Hingga Sore Hujan

Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 16 Agustus 2022: Siang Hingga Sore Hujan

Yogyakarta
“Ilustrasiana Goes to Yogya”, Pameran Karya Seni yang Mengutamakan Kegembiraan

“Ilustrasiana Goes to Yogya”, Pameran Karya Seni yang Mengutamakan Kegembiraan

Yogyakarta
Kerangka Manusia Berusia 4.500 Tahun Ditemukan di Gunungkidul

Kerangka Manusia Berusia 4.500 Tahun Ditemukan di Gunungkidul

Yogyakarta
ORI Sarankan Pembagian Kelas di Sekolah di DIY Berperspektif Kebhinekaan

ORI Sarankan Pembagian Kelas di Sekolah di DIY Berperspektif Kebhinekaan

Yogyakarta
Perbaiki SD Negeri yang Terbakar, Pemkab Sleman Siapkan Anggaran Rp 1,76 Miliar

Perbaiki SD Negeri yang Terbakar, Pemkab Sleman Siapkan Anggaran Rp 1,76 Miliar

Yogyakarta
Jelang 17 Agustus, Hasil Karya Warga Binaan Lapas di Seluruh DIY Dipamerkan

Jelang 17 Agustus, Hasil Karya Warga Binaan Lapas di Seluruh DIY Dipamerkan

Yogyakarta
Perjanjian Giyanti: Latar Belakang, Isi, dan Dampak

Perjanjian Giyanti: Latar Belakang, Isi, dan Dampak

Yogyakarta
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.