YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dua peristiwa keracunan makanan yang menimpa para siswa usai diduga menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius Bupati Sleman, Harda Kiswaya.
Terbaru, sebanyak 135 siswa dan dua orang guru di SMP Negeri 3 Berbah, Kabupaten Sleman, mengalami gejala keracunan usai diduga menyantap MBG.
Baca juga: 135 Siswa SMPN 3 Berbah Sleman Diduga Keracunan Makanan MBG
Bupati Sleman Harda Kiswaya berpendapat, SPPG yang terbukti tidak menjalankan SOP dan lalai dalam menjaga higienitas serta kualitas hingga menimbulkan dampak bagi penerima manfaat perlu diberikan sanksi.
"Ya kalau saya tegas saja. Ya dicabut perizinannya, kalau saya. Jangan diberi kepercayaan," ujar Bupati Sleman Harda Kiswaya saat ditemui, Kamis (28/08/2025).
Harda Kiswaya menyampaikan, penyedia MBG yang lalai dalam menjaga kualitas dan higienitas hingga menimbulkan dampak bagi penerima manfaat artinya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.
Sebab, Makanan Bergizi Gratis menyangkut kesehatan orang banyak.
"Ini menyangkut kesehatan orang banyak lho, anak-anak lagi. Makanya, kontrolnya itu, SOP-nya yang sudah dibangun di SPPG-nya itu betul-betul dijalankan," ucapnya.
Di sisi lain, posisi di SPPG harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, termasuk posisi untuk ahli gizi.
"Dan dijabat oleh orang-orang yang punya kemampuan. Ahli gizi wajib itu, diisi oleh ahli gizi, bukan ahli masak, beda," tuturnya.
"Ahli masak itu bagaimana itu enak dimakan, tapi kalau ahli gizi tahu ini basi atau tidak, ada kandungan yang melebihi takaran atau tidak," imbuhnya.
Harda mengungkapkan, mengenai pelayanan MBG di satu SPPG yang terbukti lalai menjalankan SOP, dilanjutkan atau dihentikan, merupakan wewenang dari BGN.
"Kalau dihentikan itu kebijakan BGN, saya enggak mau masuk ke situnya. Tapi saya masuknya di mutu, tentu SOP harus dijalankan, kalau belum ya dilengkapi, ada ahli gizi atau tidak. Sehingga logikanya setiap SPPG harus punya (ahli gizi)," ujarnya.
Dikatakan Harda Kiswaya, Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah pusat.
Pembiayaan MBG juga dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sleman, lanjut Harda Kiswaya, mendukung program dari pemerintah pusat tersebut.
Harda Kiswaya menilai MBG merupakan program yang bagus.
"Makanya kejadian ini menurut saya sebagai pembelajaran semuanya. Mudah-mudahan kejadiannya (peristiwa keracunan makanan) bisa dihentikan. Sehingga ke depan semakin baik," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah siswa SMP Negeri 3 Berbah, Kabupaten Sleman, diduga mengalami gejala keracunan makanan.
Selain siswa, ada dua guru yang juga mengalami gejala keracunan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman memberikan update dugaan keracunan yang terjadi di SMP Negeri 3 Berbah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Khamidah Yuliati, mengatakan data per 27 Agustus 2025 pukul 12.50 WIB, yang menyantap makanan ada 378 siswa. Selain itu, juga ada dua orang guru.
"Populasi berisiko (yang makan) adalah 378 siswa, dua guru," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Khamidah Yuliati melalui chat WhatsApp (WA), Rabu (27/08/2025).
Siswa yang mengalami gejala diduga keracunan makanan ada sebanyak 135 orang. Kemudian, ada juga guru yang mengalami gejala.
"Bergejala 135 siswa ditambah dua guru. Rawat jalan di RSUD Prambanan satu (orang), rawat jalan di Puskesmas Berbah dua orang," ungkapnya.
Kemudian, ada sebanyak 66 orang yang dilakukan penanganan di sekolah.
Penanganan dilakukan oleh Puskesmas Berbah.
Menu yang dikonsumsi oleh para siswa tersebut mulai dari nasi kuning, telur dadar hingga abon.
"Menu yang dimakan, jenis makanan nasi kuning, telur dadar potong, abon, kering tempe, timun, jeruk," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang