Lebih dari 117.000 Warga Gunungkidul Masih Miskin, Pemkab Gelontorkan Rp 217 Miliar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelontorkan anggaran sebesar Rp 217,1 miliar untuk menanggulangi kemiskinan yang masih dialami lebih dari 117.000 warga atau 15,18 persen dari total penduduk.

Anggaran itu digunakan untuk menjalankan 51 program prioritas dan 148 subkegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun 2025.

Fokus program antara lain bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jamban sehat, akses air bersih, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi warga miskin.

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Rp 500 Triliun untuk Warga Miskin, Muhaimin: Bansos Akan Diganti Pemberdayaan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta mencatat penurunan kemiskinan sebesar 0,42 persen pada tahun 2024.

"Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk 51 program dan 148 subkegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, M Arif Aldian dalam keterangan dikutip Jumat (20/6/2025).

Program ini sudah tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan. Adapun program prioritas diantaranya jamban sehat dan septik tank aman, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), dan instalasi air minum bagi keluarga miskin.

Lalu subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.

Arif menyebut data penerima dilakukan verifikasi dan validasi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

"Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Koordinator PMK, CSR swasta, hingga KKN tematik dari perguruan tinggi," ucap dia.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul ini menyebut, ada tujuh Kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan 2025, yaitu Gedangsari, Saptosari, Playen, Semin, Ponjong, Tepus, dan Rongkop.

"Untuk penetapan 7 kapanewon ini merujuk pada delapan indikator, mulai dari jumlah penduduk miskin, kalurahan rawan pangan, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses sanitasi dan listrik," ucap Arif.

Pemerintah optimistis akan terjadi penurunan kemiskinan, namun tidak hanya itu, juga meningkatnya kualitas hidup.

"Optimistis, dengan kerja keras bersama, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Target kami tidak hanya mengurangi kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup," kata dia.

Baca juga: SPMB Jenjang SMP di Kota Yogyakarta Dibuka, Kuota untuk Warga Miskin Diperbanyak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan menurun dari 17,07 persen pada 2020 menjadi 15,18 persen pada 2024, untuk jumlah penduduk ada 776.926 jiwa.

Angka ini jauh rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 10,83 persen dan nasional sebesar 9,03 persen.

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto mengatakan penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari program dan anggaran. Hal terpenting adalah tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

"Program yang kita jalankan setiap tahun namun merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan tidak ada satu pun warga Gunungkidul yang tertinggal dalam proses pembangunan," kata dia.