Tanah Kas Desa Disewa untuk Kelab Malam, Lurah Trihanggo Sleman Jadi Tersangka

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap satu orang lurah dan satu orang pengusaha.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di Padukuhan Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman. 

Diketahaui, tanah kas desa tersebut disewa dan hendak dijadikan tempat hiburan malam.

Pada September 2024, Warga Dusun Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, menolak pembangunan kelab malam di wilayahnya.

Baca juga: Kasus Gratifikasi Pengadaan Lahan Pabrik Mainan, Jaksa Temukan Tanah Kas Desa Dijual kepada Investor

"Tadi memang ada kegiatan penetapan tersangka dan penahanan," ujar Kasi Pidsus Kejari Sleman, Indra Saragih saat dihubungi, Selasa (15/04/2025).

Indra mengatakan, Lurah Trihanggo, berinisial PFY dan pengusaha berinisial ASA ditetapkan tersangka dan ditahan.

Lurah Trihanggo inisial PFY ditahan di Rutan Yogyakarta. Sedangkan inisial ASA ditahan di Lapas Cebongan, Sleman.

"Pemanfaatan tanah kas desa, jadi ada suap di situ. Kasus suap, penyidikan kami sejak bulan November," ucapnya.

Indra Saragih menyampaikan, modus yang digunakan yakni dari pihak pengusaha menyerahkan sejumlah uang kepada lurah. Uang yang diserahkan tersebut sebagai uang sewa tanah kas desa (TKD).

"Uang yang diserahkan dari pihak swasta itu totalnya Rp 316 juta, cuma modusnya dianggap itu sebagian sebagai uang sewa. Padahal untuk sewa tanah kas desa harus izin gubernur, permohonan izin baru bisa dialih fungsikan," tuturnya.

Tanah kas desa tersebut rencananya akan dimanfaatkan sebagai tempat hiburan malam.

Tanah kas desa ini ada di Padukuhan Kronggahan 1, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Gamping.

Baca juga: Bupati Purworejo Serahkan Ganti Rugi Tanah Kas Desa Wadas Senilai Rp 9,98 Miliar

"Pemanfaatan tanah kas desa harus ada sewa, sewa antara pihak yang memanfaatkan dengan pihak kalurahan. Tapi sewa itu baru bisa sepanjang ada izin gubernur. Kalau nggak ada izin gubernur, mana bisa sewa," tuturnya.

Selain itu besaran uang sewa tanah kas desa tersebut tidak melalui mekanisme yang ada. Perhitungan uang sewa hanya berdasarkan perhitungan sendiri.

"Dia menggunakan dasar perhitungan biaya sewa itu hanya berdasarkan perhitungan sendiri, tanpa perhitungan dari ahli. Jadi harus ada penilaian terhadap luas tanah kalau mau disewa per meter berapa, itu dijadikan dasar untuk membuat perjanjian sewa. Itu tidak dilalui, itu tidak ada," ungkapnya.

Baca juga: Terbukti Mafia Tanah Kas Desa, Eks Lurah Maguwoharjo Divonis 2 Tahun Penjara

Tersangka PFY dIsangkakan Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan PIdana Korupsi. Sedangkan ASA sangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan PIdana Korupsi.

Setelah ini Kejari Sleman akan kembali meminta keterangan keduanya sebagai tersangka. Setelah itu berkas akan dikirimkan ke Penuntut Umum.

"Setelah ini dilakukan pemberkasan penyidikan, nanti akan dimintai keterangan sebagai tersangka, baru kemudian berkas dikirim ke penuntut umum," pungkasnya.